"Akses pelatihan ditingkatkan bagi disabilitas. Pelatihan harus inklusif jadi bisa untuk semua orang. penempatan harus inklusif juga," kata Menaker saat menghadiri penyerahan bantuan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada sejumlah penyandang disabilitas yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Disabilitas dan Lansia (APDL) di Kota Bandung, Selasa.
Selain peningkatan akses pelatihan, Hanif mengatakan akan meningkatkan juga akses ke dunia kerja.
"Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan inklusivisme. Di Kemnaker juga disediakan informasi lowongan kerja untuk disabilitas sebagai jembatan dengan dunia usaha," paparnya.
Pada 2017, jumlah penduduk penyandang disabilitas di Indonesia sekira 21 juta orang.
Sedangkan penyandang disabilitas yang merupakan angkatan kerja berjumlah sekitar 11 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 10,8 juta orang atau 96 persen memiliki pekerjaan.
Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas, Kementerian Ketenagakerjaan juga bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk penempatan di BUMN.
"Ada banyak inisiatif dikembangkan untuk memastikan disabilitas mendapatkan kesempatan setara," kata Hanif.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyerahkan bantuan kepada 160 penyandang disabilitas yang tersebar dj Jawa Barat.
Bantuan itu antara lain alat bantu penyandang disabilitas berupa sepeda motor modifikasi roda, kaki palsu, tangan palsu, kursi roda, penyangga kaki, alat bantu dengar, tongkat netra.
Bantuan juga diberikan berupa alat penunjang usaha seperti etalase, gerobak dan mesin jahit.
Pewarta: Arie Novarina
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2017
