Akademisi: Delegitimasi Pancasila melalui pendidikan harus diwaspadai

Yogyakarta (ANTARA News) - Upaya kelompok-kelompok tertentu untuk mendelegitimasi Pancasila melalui pendidikan harus diwaspadai, kata Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Yudian Wahyudi.

"Upaya itu harus mendapat perhatian yang sangat serius karena dapat mengancam ideologi Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," katanya di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, munculnya sekolah-sekolah yang secara masif melakukan internalisasi nilai-nilai keagamaan fundamentalis dalam jangka waktu 10-20 tahun akan memberikan efek yang sangat luar biasa bagi upaya mendelegitimasi ideologi Pancasila.

"Sebagaimana terekam dalam penelitian The Wahid Institute bahwa jumlah fundamentalis di Indonesia semakin meningkat, dan temuan ini juga mengkonfirmasi fenomena demonstrasi 212 dan 313 di Jakarta serta parade khilafah di beberapa wilayah di Indonesia beberapa waktu lalu," katanya.

Ia mengatakan, UIN Sunan Kalijaga menilai penting untuk terus memperhatikan dan sedapat mungkin mencegah adanya kelompok-kelompok tertentu untuk mendelegitimasi atau mengganti ideologi Pancasila.

Sehubungan dengan hal itu, kata dia, UIN Sunan Kalijaga akan menyelenggarakan seminar nasional "Pancasila Rumah Semua Anak Bangsa" dan "launching" Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara pada 9 Agustus 2017.

Seminar itu bertujuan menggali kembali nilai-nilai filosofis, historis, dan sosio-antropologis Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa di tengah proses perubahan sosial yang berupaya mendelegitimasi eksistensinya.

Selain itu, juga untuk melakukan kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai "working ideology" agar selalu hidup dan menyinari kesadaran dan perilaku sosial masyarakat Indonesia, dan melakukan "counter" ideologi berbagai kelompok yang berupaya mendelegitimasi Pancasila dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

"Seminar itu menghadirkan pembicara antara lain Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Menkopolhukam Wiranto, Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif, dan mantan anggota Komnas HAM KH Salahuddin Wahid," kata Yudian.

(U.B015/B012)