KPK analisa hasil penggeledahan di Pamekasan

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi sedang fokus menganalisa hasil penggeledahan oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi dugaan suap terkait penanganan kasus penyalahgunaan dana desa Dassok yang ditangani Kejari Pamekasan, Jawa Timur.

(Baca: KPK geledah kantor Kepala Desa Dasuk)

"Pekan ini penyidik fokus melakukan analisa dari hasil penggeledahan dan rencananya pemeriksaan kasus ini akan diawali dengan pemeriksaan terhadap para tersangka hingga akhir pekan ini untuk mengkonfirmasi sejumlah temuan dari kegiatan penggeledahan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

Febri menjelaskan bahwa KPK pada Jumat (4/8) pukul 15.00-21.00 WIB menggeledah empat lokasi terkait kasus tersebut antara lain di Kantor Bupati Pamekasan, Rumah Dinas Bupati Pamekasan, Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan Kantor Kajaksaan Negeri Kabupaten Pamekasan.

"Kemudian pada Sabtu (5/8), penyidik menggeledah satu lokasi lainnya, yaitu Kantor Desa Dassok. Prosesnya berlangsung setengah hari sekitar pukul 13.00-17.00 WIB," kata Febri.

Febri mengatakan dari lokasi-lokasi yang digeledah tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

Selain melakukan penggeledahan, kata dia, KPK pada Sabtu (5/8) juga melanjutkan kegiatan di Pamekasan dengan melakukan pemeriksaan terhadap empat orang saksi dari unsur PNS Pemerintah Kabupaten Pameksasan di Polres Pamekasan.

"Keempatnya diperiksa untuk seluruh tersangka terkait kasus tersebut," ucap Febri.

KPK telah menetapkan Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya sebagai tersangka dugaan korupsi suap terkait penanganan kasus penyalahgunaan dana desa Dassok ditangani Kejari Pamekasan.

"Setelah melakukan pemeriksaan awal disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah dan janji, dan KPK meningkatkan status ke penyidikan serta menetapkan 5 orang tersangka, yaitu ASY (Ahmad Syafii) sebagai Bupati Pamekasan RUD (Rudy Indra Prasetya) Kajari Pemekasan," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers, di gedung KPK Jakarta, Rabu (2/8).

Selain Syafii dan Rudy, KPK juga menetapkan Inspektur Pemerintah Kabupaten Pamekasan Sutjipto Utomo, Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi, dan Kabag Inspektur Kabupaten Pameksan Noer Solehhoddin sebagai tersangka.

"Pasal yang disangkakan terhadap pihak yang diduga memberi yaitu SUT (Sutjipto Utomo), AGM (Agus Mulyadi), dan NS (Noer Solehhoddin) disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," kata Laode.

Sedangkan Ahmad Syafii juga disangkakan pasal yang sama.

Sebagai pihak yang diduga pemberi atau yang menganjurkan memberi, ASY (Ahmad Syafii) disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," ujar Laode.

Pasal tersebut mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sedangkan Kajari Pamekasan Rudy Indra Prasetya disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

"Kasus ini berhubungan dengan implementasi pelaksanaan dana desa yang ingin membuat paving block, tapi ada ketidakwajaran yang dilaporkan LSM ke Kejari Pamekasan karena anggaran Rp100 juta. Namun dinilai masih ada kekurangannya," kata Laode.

Laporan itu disampaikan ke Kasi Intel Kejari Pamekasan Sugeng dan akan ditindaklanjuti, tapi muncul reaksi dari Kades Dassok Agus Mulyadi.

"Tiba-tiba kepala desa itu ketakutan, sehingga dia berupaya menghentikan penyelidikan dan penyidikan dengan melapor ke beberapa pihak, salah satunya inspektur Pemkab Pamekasan dan disampaikan ke Kajari. Kajari mengatakan proses di Kejari bisa distop kalau ada setoran Rp250 juta," kata Laode lagi.

Permintaan uang itu memang melebihi anggaran dana desa yang diduga dikorupsi.

"Jadi anggarannya hanya Rp100 juta disebut penyelidikan akan distop kalau ada seperti itu dan ini. Hal itu juga dilapokan kepada bupati, dan bupati bahkan dengan Inspektur Pemkab Pamekasan mengatakan kasus itu harus diamankan agar jangan ribut-ribut pemanfaatan dana desa ini," ujar dia.

Namun Laode mengaku belum mendapat laporan mengenai sumber uang tersebut.

"Masih didalami asal uang itu karena memang kalau hanya dari anggaran itu sendiri nilanya hanya Rp100 juta. Tapi sekali lagi, kasus ini sangat menarik karena anggaran yang kecil pun bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kejagung terkait OTT ini beliau-beliau sudah memahami kejadiannya," kata Laode.

(Baca: Tim KPK periksa staf Kejari Pamekasan)