Inggris dikabarkan siap bayar 40 miliar euro terkait Brexit

London (ANTARA News) - Inggris siap membayar hingga 40 miliar euro sebagai bagian dari kesepakatan untuk meninggalkan Uni Eropa, menurut surat kabar Sunday Telegraph, mengutip tiga sumber yang tidak disebutkan namanya yang mengetahui strategi negosiasi Inggris.

Uni Eropa sendiri telah melayangkan angka 60 miliar euro dan menginginkan kemajuan signifikan dalam menyelesaikan kewajiban Inggris sebelum perundingan dimulai, dengan isu-isu kompleks seperti pengaturan perdagangan di masa depan.

Departemen pemerintah yang bertanggung jawab atas perundingan Brexit menolak berkomentar mengenai artikel Sunday Telegraph. Sejauh ini, Inggris tidak memberikan indikasi resmi berapa akan bersedia membayar.

Surat kabar tersebut mengatakan, pejabat Inggris kemungkinan akan menawarkan pembayaran 10 miliar euro setahun selama tiga tahun setelah meninggalkan Uni Eropa pada Maret 2019, kemudian menyelesaikan keseluruhannya sepanjang perundingan perdagangan.

Pembayaran hanya akan dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan yang mencakup sebuah perjanjian perdagangan, surat kabar tersebut menambahkan.

"Kami tahu (posisi UE) adalah 60 miliar euro, namun intinya adalah 50 miliar euro. Kami mendekati 30 miliar euro namun zona darat sebenarnya adalah 40 miliar euro, bahkan jika publik dan politisi tidak ada di sana," menurut surat kabar itu mengutip satu sumber "Whitehall senior".

Whitehall adalah distrik London sebagai basis pegawai negeri dan menteri Inggris.

Sumber Whitehall kedua mengatakan garis bawah Inggris adalah "30 miliar euro sampai 40 miliar euro" dan sumber ketiga mengatakan Perdana Menteri Theresa May bersedia membayar "30 miliar euro", lapor Sunday Telegraph.

David Davis, menteri Inggris yang bertanggung jawab atas perundingan Brexit, mengatakan pada 20 Juli, Inggris akan menghormati kewajibannya kepada UE namun menolak untuk mengkonfirmasi pembayaran Brexit.

Pekan lalu Bank of England mengatakan ketidakpastian Brexit membebani ekonomi. Menteri Keuangan Philip Hammond ingin menghindari terjadinya bisnis yang tidak menentu.

Jika Inggris tidak dapat menyelesaikan kesepakatan Brexit, hubungan dagang akan diatur oleh peraturan Organisasi Perdagangan Dunia, yang memungkinkan kedua belah pihak memberlakukan bea dan cukai dan membiarkan banyak masalah lainnya tidak diselesaikan.

Uni Eropa juga menginginkan kesepakatan pada bulan Oktober mengenai hak-hak warga negara UE yang sudah ada di Inggris, dan mengenai kontrol perbatasan antara Irlandia dan provinsi Inggris di Irlandia Utara, sebelum perdagangan dan isu-isu lainnya dibahas, demikian Reuters.