"(Di Jateng) jangan sampai terjadi peristiwa seperti di Pamekasan, Madura, kepala desa ditangkap karena menyelewengkan dana desa," kata Ganjar di Semarang, Sabtu.
Orang nomor satu di Provinsi Jateng itu mengaku telah berulang kali memperingatkan kepala desa agar mengelola dana desa secara transparan serta bertanggung jawab.
Ganjar mengapresiasi kepala desa yang menempelkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di balai desa sehingga bisa dilihat langsung oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi anggaran.
"Dengan mengumumkan APBDes tersebut, masyarakat bisa mengetahui sumber dana desa, besaran bantuan keuangan dari kabupaten dan provinsi, jumlah pendapatan asli daerah, alokasi dana desa, serta pendapatan lain-lain," ujarnya.
Ganjar mengungkapkan, meskipun pengelolaan dana desa sebagian besar di Provinsi Jateng sudah cukup baik, tapi ada beberapa indikasi kurang transparan dan akuntabel sehingga perlu adanya pola audit yang sederhana atau tidak rumit.
Hal itu bertujuan agar para perangkat desa tidak mengalami kesulitan ataupun terjadi kekeliruan dalam penyusunan laporan pengelolaan uang negara tersebut.
"Pemprov Jateng siap mendampingi perangkat desa agar bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar, termasuk mengenai pengelolaan dana desa," katanya.
(U.KR-WSN/M026)
Pewarta: Wisnu Adhi N
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
