Wapres Mike Pence sudah tak sejalan dengan Presiden Trump

Washington (ANTARA News) - Ketika Presiden Donald Trump mengecam Kongres karena legislasi sanksi kepada Rusia, Wakil Presiden Mike Pence malah menyampaikan sanjungan untuk langkah Kongres itu sewaktu lawatan empat hari ke Eropa Timur.

Ketika berkunjunga ke Estonia, Georgia dan Montenegro, Pence menyebut UU sanksi Rusia dari Kongres itu memesankan pesan bersama AS kepada Rusia bahwa negara itu harus mengubah prilakunya.

Sebaliknya, Trump tumpah ke Twitter untuk mengeluhkan legislasi yang terpaksa dia tandatangani itu sebagai sangat berbahaya.

Namun Jarrod Agen, wakil kepala staf Wapres Pence, menegaskan bahwa Trump dan Pence sungguh masih sejalan dalam perkara Rusia.

"Presidenlah yang memutuskan mengutus wakil presiden ke kawasan itu. Adalah keputusan presiden untuk menyampaikan pesan yang sudah disampaikan wakil presiden itu," kata Agen kepada Reuters.

Namun publik sudah menangkap ketidaknyambungan Pence dan Trump dalam soal Rusia kendati Pence kerap menganggap sepi perbedaan di antara mereka dan menegaskan loyalitasnya kepada Trump.

Bukan kali ini saja suara mereka berbeda dalam soal Rusia, karena perbedaan sikap itu sudah terlihat sejak masa kampanye Pemilu Presiden lalu.

Saat itu ketika Trump memuji-muji Putin, Pence malah menyebut Putin pemimpin yang suka memb-bully.

Pekan ini saat berbicara kepada tentara AS dan Georgia yang menggelar latihan bersama yang jaraknya hanya 40 km dari pasukan Rusia yang berada di Ossetia Selatan. Pence malah mengutuk Rusia atas pendudukan wilayah Georgia.

Di Montenegro, Pence menuduh Rusia berusaha mendestabilisasi Balkan barat yang kemudian dikritik Moskow.

Kelompok konservatif dalam Partai Republik yang umumnya menginginkan garis kebijakan keras kepada Rusia sehingga berbalikkan dengan keinginan Donald Trump, merasa nyaman dengan sikap Pence yang keras kepada Rusia ini.

"Yang diucapkan Pence itu baik dan berguna yang semestinya menjadi kebijakan pemerintahan Trump. Kami bahagia menyambutnya," kata Danielle Pletka dari think tank Republik, American Enterprise Institute, seperti dikutip Reuters.