Jakarta (ANTARA News) - Pengamat Politik Boni Hargens menilai langkah Presiden Joko Widodo menginvestasikan dana haji untuk pembangunan infrastruktur bertujuan untuk kemaslahatan umat.
Menurut dia, investasi tersebut bisa menjadikan dana itu lebih produktif baik untuk umat Islam maupun rakyat Indonesia seluruhnya.
"Lagipula kan ini bukan ide baru. Prabowo-Hatta dalam kampanye pilpres 2014 sudah mewacanakan hal itu. Kok sekarang dijadikan masalah? Apa yang disampaikan Pak Jokowi untuk menginvestasikan dana haji sebesar Rp 95 Triliun tentu tujuannya untuk kemaslahatan umat. Intinya, penggunaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, transparan dan akuntabel," ujar Direktur Lembaga Pilih Indonesia itu dalam siaran pers.
Menurut Boni, pemanfaatan dana haji untuk proyek infrastruktur baru usulan dan kemungkinan yang disampaikan Presiden Jokowi. Hal tersebut, kata dia, belum menjadi keputusan.
"Karena sebuah kemungkinan, maka usulan Presiden masih bisa dikaji agar pemanfaatan dana haji bertanggung jawab, tidak hilang dan benar-benar untuk kemaslahatan umat. Toh, selama ini dana haji juga sudah diinvestasikan untuk proyek infrastruktur seperti properti dan kredit rumah," kata dia.
Boni menyayangkan kemudian justru muncul isu bahwa Presiden Jokowi mau menggunakan dana umat demi kepentingannya. Dan ada pihak yang memanfaatkan isu ini untuk mendiskreditkan dan mendelegitimasi kepemimpinan Jokowi.
"Yang muncul ke publik justru bukan hal-hal substabsial, tetapi hal-hal remeh temeh yang kadang tidak berdasarkan sehingga menciptakan persepsi negatif terhadap Jokowi," ungkap dia.
Boni mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya dengan elite-elite politik yang mempermasalahkan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi. Pasalnya, apa yang mereka sampaikan kadang hanya berdasarkan ilusi, tak berdasar hanya untuk kepentingan politik khusus di Pilpres 2019.
"Sekarang sudah mulai banyak isu-isu yang menyerang Pak Jokowi menjelang Pilpres 2019, mulai dari menyatakan Jokowi gagal, utang meningkat, kriminalisasi ulama, tidak pro-umat Islam, isu PKI dan termasuk soal dana haji dan isu-isu lain yang tidak berdasar. Isu-isu ini dihembuskan untuk menyudutkan Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2019. Ini kan politik murni," kata dia.
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2017