Budi seusai rapat koordinasi di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Rabu, mengatakan kepemilikan tanah untuk LRT Jabodebek terbagi dua golongan, yakni tanah milik pemerintah dan milik swasta.
"Yang tanah milik pemerintah itu semua sudah bisa dikerjakan. Proses administrasinya sambil jalan, tinggal dikerjakan. Yang tanah swasta sudah dilakukan pendekatan juga. Sebagian sudah dibeli, sudah dikerjakan juga," katanya.
Meski hampir rampung, Budi mengaku masih ada pembicaraan lebih lanjut terkait pembebasan lahan di Bekasi Timur. Pasalnya, lahan yang harus dibebaskan di Bekasi Timur mencapai 10 hektare karena diperuntukkan untuk depo.
"Tapi 5 hektarenya itu milik kami, sisa 5 hektarenya punya swasta. Mungkin dalam bulan September semua akan selesai," ujarnya.
Budi menambahkan, total nilai pembebasan lahan mencapai Rp1,6 triliun dan disiapkan negara melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Lebih lanjut, ia mengatakan pencairan pinjaman dari perbankan untuk kegiatan pembangunan sudah mulai berjalan.
"Sebagian sudah dibantu perbankan, sekitar Rp2 triliun hingga saat ini," ujarnya.
Dari progres pembangunan yang kini mencapai 18 persen, Adhi Karya hingga saat ini telah menggelontorkan dana sekitar Rp4 triliun.
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai sudah tidak ada masalah berarti dalam progres pembangunan proyek transportasi massal itu.
"Sesuai target agar selesai pada kuartal pertama 2019," pungkasnya.
(Baca: Gubernur DKI: pembenahan transportasi publik harus konsisten)
(Baca juga: Luhut tawarkan swasta kembangkan kawasan LRT Jabodebek)
Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
