Perdana menteri baru Pakistan akan fokus promosi pajak

Islamabad (ANTARA News) - Shahid Khaqan Abbasi disumpah sebagai Perdana Menteri Pakistan ke-28 pada Selasa malam, tak lama setelah parlemen memilihnya dengan suara mayoritas.

Abbasi terpilih menjadi perdana menteri empat hari setelah Mahkamah Agung melengserkan Perdana Menteri Nawaz Sharif berkenaan dengan tuduhan-tuduhan korupsi. Ia merupakan anggota partai Nawaz Sharif, Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N).

Perdana menteri yang baru terpilih mengkritik keputusan Mahkamah Agung yang mencopot jabatan perdana menteri Nawaz Sharif pada Jumat dalam pidato yang disampaikan di Majelis Nasional setelah dia memenangi pemilihan perdana menteri.

Ia mengatakan Nawaz Sharif tidak pernah terlibat dalam korupsi dan dia akan terpilih kembali menjadi perdana menteri negara itu pada masa mendatang.

Berkenaan dengan perekonomian negara itu, ia mengatakan bahwa satu agenda tertinggi dalam pikirannya adalah mempromosikan budaya pajak negara.

"Persepsi di sini membayar pajak adalah pilihan. Kalau kabinet saya setuju, saya akan mengarahkan pandangan ke mereka yang tidak membayar pajak, dan kita harus menangkap orang-orang yang gaya hidup mewahnya tidak sesuai dengan jumlah pajak yang mereka bayar," katanya kepada para anggota perlemen di majelis rendah.

Ia mengatakan bahwa akan ada tambahan 10.000 megawat listrik ke pembangkit nasional.

Selain itu dia berjanji melanjutkan fasilitasi investasi dan proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan.

Ia juga menjanjikan perlakuan dan kesejahteraan lebih baik kepada para petani karena dia yakin pertanian adalah tulang punggung Pakistan.

Mengenai masalah keamanan negara, ia mengatakan bahwa pemerintah akan mengakhiri kepemilikan senjata otomatis bagi warga sipil. Semua lisensi senjata yang dipegang warga sipil akan dicabut kembali oleh pemerintah dan pemerintah akan memberikan kompensasi berkenaan dengan hal ini, katanya.

Dalam hal kehidupan sosial, ia menekankan pentingnya kualitas pendidikan dalam masyarakat dan menyerukan perbaikan bidang pendidikan, demikian menurut warta kantor berita Xinhua.