Telegram dan Kemenkominfo tangani konten terorisme

Jakarta (ANTARA News) - Telegram dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sepakat untuk menangani konten negatif, terutama yang berkaitan dengan terorisme, di platform tersebut.

"Kami sebagai tim, perusahaan, organisasi, berusaha meminimalisir," kata pendiri Telegram, Pavel Durov, saat jumpa pers di Kemenkominfo, Selasa.

Telegram dan Kominfo membuat tata cara serta jalur khusus agar dapat berkomunikasi secara efisien.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan menyatakan Telegram akan mengawasi percakapan yang berkaitan dengan propaganda di kanal publik (public channel), tapi tidak akan masuk ke percakapan pribadi (private chat).

Menurut Durov, Telegram masih memegang kerahasiaan dan keamanan penggunanya.

Pertemuan Telegram dengan Kemenkominfo kali ini membahas bagaimana memerangi propaganda di kanal publik, namun tidak ada pembahasan askses data kepada pemerintah bila ada kepentingan mendesak.

"Kita belum bahas sampai ke sana, tapi bagaimana memerangi propaganda di kanal publik," kata Samuel.

Telegram dan Kominfo membuat saluran komunikasi khusus agar mereka dapat membahs hal-hal yang berkaitan dengan konten negatif secara cepat dan efisien.

Durov menyatakan mereka belum memutuskan untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia, tapi, akan bekerja sama dengan komunitas lokal untuk memahami persoalan yang ada di sini.

(Baca: Kemkominfo akan normalisasi Telegram)

(Baca juga: Bos Telegram sambangi Kemenkominfo)