Kuba kecam rencana internasional bungkam rakyat Venezuela

Havana (ANTARA News) - Kuba, Senin, memuji pemilihan umum di Venezuela tentang lembaga baru legislatif dan mengecam yang disebutnya rencana internasional untuk menekan keinginan rakyat Venezuela setelah sanksi Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya itu.

"Kuba mengecam prakarsa gerakan internasional, yang diatur dengan baik, yang diarahkan di Washington, untuk membungkam suara rakyat Venezuela," kata pemerintah dalam pernyataan, yang diterbitkan media pemerintah.

Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Senin sebagai tanggapan atas pemilihan umum pada Minggu, yang disebutnya "pura-pura".

Pemerintah mulai dari Spanyol ke Kanada ke Argentina dan Peru bergabung dengan Washington dalam mengecam pemungutan suara itu, yang diboikot oposisi dan dipandang luas sebagai penghinaan terhadap demokrasi.

"Kami tahu persis praktik intervensi ini," kata pemerintah Kuba. Amerika Serikat memberlakukan embargo ekonomi yang menghancurkan di pulau Karibia setelah revolusi 1959 yang menurut Havana telah merugikannya sebesar lebih dari 100 miliar dolar.

"Mereka berpikir bahwa mereka akan berhasil mencapai keinginan agar rakyat menyerah pada oposisi boneka yang mereka bayar," katanya.

Kuba mengatakan bahwa hanya orang-orang Venezuela yang dapat memutuskan bagaimana mengatasi masalah mereka dan memperkuat rasa solidaritas mereka dengan pemerintah mereka.

Venezuela dan Kuba menjadi sekutu dekat pada akhir 1990an di bawah kepemimpinan masing-masing Fidel Castro dan muridnya yang lebih muda Hugo Chavez, keduanya sekarang telah meninggal dunia.

Hubungan pribadi dan politik mereka yang erat mengakibatkan bantuan Venezuela yang luas ke pulau Karibia itu dan strategi bersama untuk mempromosikan kesatuan Amerika Latin melawan pengaruh Amerika Serikat di wilayah itu.

Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sejumlah sanksi kepada Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebagai respon atas keputusan Caracas menggelar pemungutan suara untuk memilih lembaga legislatif baru.

Penjatuhan sanksi itu adalah kebijakan paling keras pemerintahan Presiden Donald Trump yang sempat menyebut pemungutan suara pada Ahad di Venezuela sebagai pemilu yang "memalukan."

Sanksi kepada Maduro itu tidak meliputi hal-hal terkait minyak, meski pemerintah Amerika Serikat masih mempertimbangkannya, kata sejumlah sumber di Kongress dan seorang sumber lain di Gedung Putih.

Dalam saksi tersebut, semua aset Maduro yang berada di bawah yuridiksi Washington telah dibekukan. Selain itu, warga Amerika Serikat juga dilarang untuk melakukan hubungan bisnis dengannya, kata Kantor Aset Luar Negeri, Kementerian Keuangan Amerika Serikat.

Sanksi untuk Maduro berpeluang diikuti sanksi lain, yang menyasar pejabat tinggi pemerintahan Venezuela dan sektor minyak negara tersebut. Kebijakan lanjutan itu akan bergantung pada bagaimana pemerintah Venezuela mengimplementasikan pembentukan kongres baru, kata seorang sumber dari Gedung Putih yang mengetahui proses pengambilan kebijakan.

Pemerintahan Presiden Donald Trump juga mempertimbangkan sanksi terhadap Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino, dan orang nomor dua di Partai Sosialis, Diosdado Cabello, kata sejumlah pejabat Gedung Putih kepada Reuters.

Namun demikian, sejumlah pengamat mengatakan bahwa sanksi kepada pribadi tidak akan berdampak besar pada kebijakan Maduro. Menurut mereka, sanksi lebih luas di sektor minyak dan keuangan adalah cara terbaik untuk mengubah pemerintahan Venezuela.