Darmin tepis anggapan pemerintah utamakan BUMN dalam PSN

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menepis anggapan bahwa pemerintah dianggap terlalu mengutamakan BUMN dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Ada keluhan bahwa pemerintah dianggap agak terlalu memenangkan BUMN dalam pelaksanaan PSN, sama sekali tidak benar," kata Darmin dalam acara "Kawasan Ekonomi Khusus: Tinta Kemerdekaan dari Pinggiran" di Jakarta, Selasa.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengungkapkan komposisi pelaksanaan PSN yang terbesar justru dilakukan oleh swasta, baik yang dibangun 100 persen swasta maupun kerja sama pemerintah dan swasta (public-private partnership/PPP).

Darmin juga mengatakan bahwa untuk menarik minat investor swasta maka studi kelayakannya harus telah selesai agar dapat mengetahui tingkat pengembalian investasi atau average rate of return (ARR).

"Swasta tidak akan masuk kalau ARR 9-10 persen. Oleh karena itu, PPP dikombinasi dengan macam-macam, misalnya jaminan pemerintah," ucap Darmin.

Sementara, lanjut dia, untuk BUMN biasanya pemerintah memberikan penugasan terlebih dahulu baru kemudian disusun studi kelayakannya.

"Pemerintah sebenarnya mengutamakan swasta terlebih dahulu. Karena pemerintah sadar bahwa lebih baik mengundang swasta sebagai penanggung jawab proyek daripada pembiayaan melalui APBN murni maupun BUMN," kata Darmin.

Sebagaimana diketahui, proyek strategis nasional merupakan proyek yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) mencatat 245 proyek strategis nasional ditambah dua program dengan estimasi total nilai investasi Rp4.197 triliun.

Menurut data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), pencapaian PSN pada kuartal II-2017 antara lain Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung, kereta ringan (light rail transit/LRT) Jabodebek, bandara internasional Daerah Istimewa Yogyakarta, Kilang Minyak Bontang, dan Jalan Tol Serang-Panimbang.