KPK tingkatkan kapasitas aparat penegak hukum Sultra

Kendari (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui unit koordinasi supervisi bidang penindakan terus berupaya mendorong percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menyelenggarakan pelatihan bersama aparat penegak hukum di Sulawesi Tenggara.

Pelatihan bersama aparat penegak hukum ini dibuka oleh Ketua KPK Agus Raharjo di Kendari, Senin, dan berlangsung pada Senin-Jumat, 31 Juli sampai 4 Agustus di Hotel Grand Clarion, Kendari, Sultra.

Kegiatan ini diikuti oleh 164 peserta dari beberapa institusi, yakni 55 penyidik Polda Sulawesi Tenggara, 4 penyidik pada Bareskrim Polri, 55 penyidik dan jaksa penuntut kejati Sulawesi Tenggara, 4 penyidik dan jaksa penuntut Direktorat Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan RI, 10 auditor BPK dan 10 auditor BPKP di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selain itu, 22 penyidik POM TNI meliputi angkatan darat, laut, udara dan Oditur Jenderal Babinkum dan masing-masing 2 peserta dari kedeputian bidang pemberantasan pada PPATK dan penyidik pegawai negeri sipil pada OJK.

Ketua KPK Agus Rahardjo, mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, upaya pengembalian kerugian keuangan negara dan mendorong penerapan UU pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana korupsi khususnya pada provinsi Sultra.

"Dari sinergi ini diharapkan dapat terwujud kerja sama yang lebih efektif di antara instansi penegak hukum dengan auditor BPK dan BPKP dalam pemberantasan korupsi," katanya.

Untuk itu katanya, sinergi dan kerja sama ini mutlak dilaksanakan, tanpa kerja sama antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait serta partisipasi aktif masyarakat, tugas penegakan hukum khususnya penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi tidak efektif.

"Kegiatan ini, merupakan realisasi dari fungsi mekanisme pemicu (Trigger Mechanism) yang dimiliki KPK guna mempercepat proses penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum lainnya," ujarnya.

Karena itu lanjut Agus Rahardjo, pelatihan ini menjadi amat penting untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, sejak di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi dalam rangka penyelamatan aset negara hasil tindak pidana korupsi.

Usai pembukaan, pelatihan bersama akan diisi dengan kuliah umum oleh sejumlah pemimpin lembaga penegak hukum atau yang mewakili, antara lain Ketua KPK Agus Rahardjo, Anggota BPK RI Eddy Mulyadi Soepardi, Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae, Jampidsus Kejaksaan RI Arminsyah, Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, dan Komandan Pusat Polisi Militer TNI Dodik Wijanarko.

Kemudian Direktur Investigasi BUMN dan BUMD, BPKP Agustina Arumsari, Kajati Sultra Azhari, Kapolda Sultra Brigjen Pol Andap Budhi Revianto, Kepala Perwakilan BPK Sultra Widyamantoro dan Kepala Perwakilan BPKP Sultra Ersi Soenarsih.

(T.KR-SPR/N002)