"Seperti rencana, Presiden Jokowi (Joko Widodo) meresmikan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi November nati, sehingga penyelesaian proyek itu harus didukung penuh," ujarnya pada rapat tentang pembebasan lahan pembangunan jalan tol di Sumut.
Wagub menegaskan, agar pembangunan jalan tol bisa tuntas sesuai rencana, maka segala hambatan proyek harus dituntaskan khususnya menyangkut pembebasan lahan.
"Kalau ada masalah pembebasan lahan harus segera dituntaskan segera sehingga tidak ada hambatan pembangunan lagi,"katanya.
Nurhajizah meminta Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut memprioritaskan penyelesaian proses pembebasan lahan untuk jalan tol itu.
Pembangunan jalan tol Medan-Tebing Tinggi memang diharapkan sesuai waktu karena Presiden Joko Widodo juga akan sekaligus meresmikan Bandara Silangit menjadi bandara internasional.
Untuk pembangunan Bandara Silangit yang akan dikerjakan investor dari Republik Rakyat Tiongkok, katanya, Pemprov Sumut ditargetkan bisa membebaskan lahan seluas 4.000 meter dalam satu bulan.
Adapun pengerjaannya ditargetkan bisa selesai dalam dua bulan.
"Dengan ditingkatkannya status Bandara Silangit, maka pesawat boeing 737-800 sudah akan bisa mendarat," ujarnya.
Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN Sumut, Sri Puspita Dewi, mengatakan, pembebasan lahan untuk jalan Tol Medan-Tebing Tinggi sudah hampir tuntas.
Dia menyebutkan, hanya tinggal Seksi 7, yakni dari kawasan Sei Rampah ke Tebing Tinggi yang masih belum tuntas.
"BPN mengusahakan pembebasan lahan Sei Rampah -Tebing Tinggi itu tuntas segera," kata Dewi.
Dewi mengakui, pembebasan lahan Tol Medan-Binjai yang hingga saat ini masih bermasalah besar.
Menurut dia, di proyek Jalan Tol Medan-Binjai itu, masih ada sebanyak 379 kepala keluarga yang belum mau dibebaskan untuk Seksi Wilayah Tanjung Mulia.
"Meski masyarakat belum mau, BPN terus melakukan pendekatan kepada masyarakat," katanya.
(T.E016/A013)
Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
