Bangkok (ANTARA News) - Pemerintah Thailand yang didukung militer telah memblokir situs web perdana menteri terguling Thaksin Shinawatra di tengah meningkatnya ketegangan-ketegangan di depan keputusan pengadilan mengenai masa depan dua partai politik penting di negara tersebut. Dengan demikian, Hi-Thaksin website tak lagi bisa diakses di Thailand demi faktor keamanan, kata seorang jurubicara kementerian informasi, sementara itu menggelincir indikasi apakah gerakan tersebut berkaitan dengan putusan mengenai partai-partai itu Rabu. Pengadilan Konstitusi Rabu memutuskan, apakah partai Thai Rak Thai (TRT), partai yang dibentuk Thaksin, dan Partai Demokrat disalahkan dari tuduhan-tuduhan melakukan penipuan dalam pemilihan umum yang berkaitan dibatalkannya pemilu tersebut pada April tahun lalu. Jika putusan pengadilan menyalahkan, pengadilan mempunyai kewenangan untuk membubarkan kedua partai politik itu dan melarang para pemimpin mereka untuk bermain politik selama lima tahun. Langkah demikian dinilai penting untuk mengubah bidang politik Thailand, kata para analis. Namun demikian, menurut mereka, ada kekhawatiran-kekhawatiran bahwa putusan pengadilan itu akan memicu kerusuhan lagi di Bangkok, dan mendorong peringatan-peringatan bahwa junta akan mengusahakan mengumumkan `dekrit darurat` jika dipandang perlu. Penasehat hukum Thaksin, Noppadol Pattama, mengatakan bahwa pemerintah takut kepada kliennya, yang masih dalam pengasingan, akan menggunakan situs web itu untuk membangkitkan rapat-rapat dukungan. "Saya berpendapat junta terlalu cemas bahwa mantan perdana menteri akan menempatkan sesuatu yang berkaitan dengan politik," kata Noppadol kepada AFP. Para juru kampanye hak-hak media telah diperingatkan untuk meningkatkan sensor sejak kudeta tahun lalu, yang menggulingkan Thaksin. Sejak muncul berkuasa, militer melakukan black out terhadap badan-badan siaran berita internasional, melakukan penyitaan terhadap stasiun televisi swasta dan memblokir situs-situs web politik. Thailand telah memblokir sebanyak 45.000 website, kata kelompok Kebebasan Terhadap Penyensoran Thailand. Kebanyakan dari mereka situs-situs pornografi, tetapi pemerintah juga menargetkan situs-situs yang kritis terhadap raja atau pendukung Thaksin. Suratkabar the Nation yang berbahasa Inggris Senin mengatakan, pemerintah telah memblokir 16 website yang pro Thaksin, tetapi kementerian informasi menolak untuk mengkonfirmasikan laporan-laporan itu. Hi-Thaksin belakangan ini memberikan informasi yang bersifat ringan mengenai kunjungan Thaksin ke Rusia pada awal bulan ini, di samping laporan-laporan olahraga.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
