Yogyakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Amien Rais, mantan Ketua MPR dan calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (pilres) 2004, sudah "saling minta maaf" ketika keduanya bertemu di Bandara Halim Perdanakusumah, menyusul silang pendapat soal dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan dana dari Washington (AS). Amien Rais dalam jumpa pers di kediamannya di Sawitsari, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, Senin siang, menyiratkan pernyataan `saling minta maaf` tersebut dalam pertemuannya dengan Presiden Yudhoyono yang berlangsung sekitar 12 menit di Bandara Halim Perdanakusumah, Minggu (27/5). Amien mengatakan, "Presiden Yudhoyono meminta maaf jika selama pemerintahannya ini masih banyak kekurangan, kesalahan atau kekurangtepatan dalam memimpin negara. Dan saya juga minta maaf karena dalam berbagai seminar maupun kegiatan lain sering mengeritik pemerintahan Yudhoyono". "Namun percayalah semua itu didasari niat baik untuk kepentingan bangsa ini," kata Amien dalam jumpa pers yang dihadiri puluhan wartawan media cetak dan eletronik. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini pada kesempatan itu menceritakan kembali proses pertemuannya dengan Presiden Yudhoyono. "Setelah pernyataan saya soal dana nonbudgeter DKP diberitakan media massa, saya ditelepon dan diminta untuk bertemu dan berbicara dengan Presiden Yudhoyono," katanya. "Saya katakan bersedia bertemu, tetapi tidak di istana atau tempat yang menjadi simbol pemerintahan. Akhirnya disepakati pertemuan dilangsungkan di Bandara Halim Perdanakusumah Jakarta," kata Amien. Ketika ditelepon, kata dia, "Saya masih berada di Yogyakarta, kemudian langsung berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Yudhoyono di salah satu ruangan di Bandara Halim Perdanakusumah". Dalam pertemuan itu disepakati antara Presiden Yudhoyono dan Amien Rais untuk terus berkomunikasi demi kepentingan bangsa dan negara. Selain itu, disepakati pula bahwa kasus dana nonbudgeter DKP diselesaikan melalui ranah hukum.Amien pada kesempatan itu mengatakan, sejak kasus dana nonbudgeter DKP bergulir dalam dua bulan terakhir, persoalannya sudah mulai masuk ke ranah politik. "Ini memang menjadi tontonan political boxing atau political wrestling yang mungkin menarik di masyarakat." kata dia. Namun, kata Amien, "Saya juga yakin terlalu banyak anggota masyarakat yang `marah` dan tidak suka karena terjadi di tengah derita sosial ekonomi masyarakat. Sebagai tokoh masyarakat kami akan dianggap menggelar pertikaian," katanya. Tranparan dan Apa Adanya Dalam jumpa pers yang memang dijanjikan Amien Rais sebagai tanggapan jumpa pers Presiden Yudhoyono sebelumnya, ia berpendapat sejatinya arus dana nonbudgeter DKP, sumbangan perorangan dan perusahaan yang ternyata fiktif atau mungkin ada aliran dana asing, biarkan bergerak di ranah hukum secara transparan, adil dan apa adanya demi perbaikan kehidupan nasional Indonesia, khususnya kehidupan politik untuk perbaikan aturan main pemilihan umum yang lebih realistis. "Insya Allah pada forum dan waktu yang tepat saya akan beberkan apa saja yang saya ketahui," katanya. Amien mengharapkan kasus ini dapat diselesaikan lewat proses hukum yang adil tanpa melupakan sama sekali masalah yang tidak kalah pentingnya, yakni kemiskinan yang semakin meluas, pengangguran yang terus membengkak serta biaya pendidikan dan kesehatan yang semakin tidak terjangkau oleh rakyat. "Bung Karno pernah mengatakan, For all fighting nation, there`s no journey end. Bagi bangsa yang sedang berjuang, tidak ada stasiun akhir. Saya setuju dengan pendapat Bung Karno ini. The show must go on, pertunjukan harus terus berjalan. Hanya saja harus selalu cool, proporsional, tidak ada politisasi, apalagi kriminalitas," kata Amien. Ia mengisahkan kembali kebersamaannya dengan Presiden Yudhoyono. "Saya sudah lama kenal Presiden Yudhohono, dan saling memahami sebagai orang yang sama-sama reformis," katanya. "Saya dulu bergerak melalui kampus, Presiden Yudhoyono juga dikenal sebagai reformis dalam tubuh TNI. Ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjabat Komandan Korem 072/Pamungkas Yogyakarta, saya sering bertemu. Saya saat itu melakukan gerakan reformasi melalui kampus Universitas Gadjah Mada (UGM)," kata Amien. Amien Rais pada jumpa pers itu juga menilai ada pihak-pihak tertentu yang ingin menurunkan Presiden Yudhoyono sebelum 2009. "Mereka berencana menurunkan Presiden Yudhoyono sebelum 2009," kata Amien sambil menambahkan, proses impeachment terhadap Presiden Yudhoyono memang memungkinkan, namun, "Saya tidak ingin hal tersebut dijadikan senjata untuk menurunkan Presiden Yudhoyono sebelum 2009".(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
