Keterangan tertulis Kementerian PUPR di Jakarta, Kamis, menyebutkan, serah terima pinjam pakai MTU ini diserahkan secara langsung oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib dan diterima oleh wakil Gubenur Provinsi Nusa Tenggara, Muh Amin.
Penyerahan MTU ke Provinsi NTB tahap pertama telah dilakukan tahun lalu.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Yusid menyampaikan keberadaan MTU ini wujud nyata upaya pemerintah mendorong kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
"Setiap pekerja konstruksi sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa setiap pekerjaan konstruksi harus dikerjakan oleh tenaga kerja konstruksi bersertifikat," katanya.
Untuk itu, kata Yusid, guna mempercepat tercetaknya tenaga kerja konstruksi bersertifikat, MTU menjadi solusi mengingat kemampuannya yang dapat menjangkau hingga ke pelosok dan "menjemput bola" hingga ke tempat proyek-proyek konstruksi, untuk memberi pelatihan kemudian menguji tenaga kerja konstruksi.
"Saya sangat berharap MTU ini memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat, terutama di wilayah Mataram dan sekitarnya. Kami juga mendorong pemberdayaan dan melibatkan sebanyak-banyaknya pelaku usaha dan tenaga kerja konstruksi lokal lewat pelatihan menggunakan MTU ini," ujar Yusid.
Program MTU ini juga sesuai dengan arahan Presiden RI bahwa percepatan pembangunan yang merata di tanah air harus terus dilaksanakan yang tentunya harus didukung oleh kesiapan tenaga kerja konstruksi di berbagai wilayah agar rakyat Indonesia tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri ketika pembangunan infrastruktur sedang gencar.
Program ini juga sejalan dengan arahan Menteri PUPR, bahwa MTU tambahan dikirimkan kepada provinsi yang memiliki produktivitas tenaga kerja tinggi dan memiliki karakteristik kepulauan serta memiliki proyek strategis nasional.
Wakil Gubenur NTB, H. Muh. Amin mengapresiasi keseriusan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dalam meningkatkan daya saing pekerja konstruksi melalui pelatihan keliling.
"Pekerja konstruksi yang ada di daerah bisa mengasah potensi skill kemampuan mereka dalam meningkatkan daya saing dengan keberadaan MTU," kata Amin.
Yusid juga menambahkan pemerintah provinsi harus dapat mengatur dan menyusun perencanaan kerja sama dalam pemanfaatan MTU tersebut secara bergilir kepada mitra diantaranya pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, sekolah menengah kejuruan, Badan Usaha Jasa Konstruksi, LPJK, dan Balai Latihan Kerja.
Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
