Washington (ANTARA News) - Dana Moneter Internasional (IMF) dapat berbasis di Beijing dalam sepuluh tahun mendatang, jika ekonomi Tiongkok melanjutkan momentum pertumbuhannya dan IMF terus melakukan reformasi, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde mengatakan pada Senin (24/7).

Salah satu prioritas utama IMF dalam dekade berikutnya adalah keterwakilan yang lebih baik negara-negara anggotanya, kata Lagarde dalam sebuah acara yang digelar oleh Center for Global Development, sebuah lembaga "think tank" yang berbasis di Washington, lapor Xinhua.

"Agar terus menjadi relevan, IMF harus serepresentasi mungkin, dan lebih baik dari keanggotaan hari ini," kata Lagarde.

"Jika tren terus berlanjut (dalam hal pertumbuhan), itu berarti bahwa beberapa negara berkembang besar yang ... berada pada risiko kurang terwakili akan terwakili lebih baik dalam institusi ini," Lagarde menambahkan.

Ada kemungkinan bahwa IMF bisa memiliki kantor pusatnya pindah ke Beijing, jika ekonomi Tiongkok melanjutkan momentum pertumbuhannya dan keterwakilam yang lebih baik di IMF, menurut ketua IMF.

"Jika kita memiliki percakapan ini dalam waktu 10 tahun ... kita mungkin tidak duduk di Washington, D.C. Kita akan melakukannya di kantor pusat kami di Beijing," kata Lagarde.

Peraturan undang-undang IMF meminta kantor pusat institusi tersebut berada di anggota ekonomi terbesar.

IMF mengajukan reformasi kuota dan tata kelola pada 2010, namun reformasi tersebut tidak berjalan efektif sampai Kongres AS menyetujui rencana itu pada 2015.

Reformasi tersebut melipatgandakan kuota IMF dan mengalokasikan kembali kuota serta "voting shares" di IMF jauh dari negara-negara maju, terutama di Eropa, ke negara-negara "emerging market" yang sedang berkembang.

Reformasi tersebut merupakan perubahan terbesar dalam tata kelola IMF sejak didirikan, dan merupakan pengakuan atas peran yang semakin meningkat yang dimainkan negara-negara "emerging market" dalam ekonomi global.

Pada Desember 2016, Dewan Gubernur IMF meminta dewan eksekutif untuk mengerjakan sebuah putaran baru tinjauan kuota, yang menargetkan menyelesaikan tinjauan tersebut pada 2019.

(Uu.A026/B012)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017