Krisis tempat suci Yerusalem harus selesai sebelum Jumat, kata Utusan PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB, Amerika Serikat (ANTARA News) - Krisis akibat kebijakan keamanan baru Israel di kompleks Masjid Al Aqsa di Yerusalem harus diselesaikan sebelum Jumat guna menghindari eskalasi kekerasan, kata Utusan PBB untuk Timur Tengah Nickolay Mladenov pada Senin.

"Sangat penting menemukan solusi untuk krisis saat ini sebelum Jumat pekan ini," kata Mladenov setelah pertemuan Dewan Keamanan PBB.

"Bahaya di lapangan akan meningkat jika kita melalui siklus lain salat Jumat tanpa ada resolusi dalam krisis saat ini," ia mengingatkan.

Dewan Keamanan melakukan pertemuan tertutup untuk mendiskusikan jalan guna meredakan ketegangan di kompleks masjid Haram al-Sharif, dikenal disebut Temple Mount oleh orang Yahudi.

Israel memasang alat pendeteksi logam di pintu masuk kompleks tersebut, yang mencakup masjid Al Aqsa dan Kubah Batu, menyusul serangan pada 14 Juli yang menewaskan dua polisi Israel.

Warga Palestina menganggap kebijakan itu sebagai upaya Israel untuk memperluas kendali terhadap tempat suci dan lima warga Palestina tewas dalam bentrok selama akhir pekan.

Mesir, Prancis dan Swedia mengusulkan pertemuan dewan keamanan ketika utusan Presiden Amerika Serikat Presiden Donald Trump, Jason Greenblatt, tiba di Israel untuk membahas upaya meredakan ketegangan.

Mladenov mengingatkan bahwa kejadian-kejadian di Yerusalem Timur tidak "terlokalisasi".

"Mereka mungkin mengambil beberapa meter persegi, tapi itu mempengaruhi jutaan, kalau tidak miliaran orang di dunia," katanya.

"Mereka punya potensi menanggung ongkos bencana jauh melampaui tembok Kota Tua, melampaui Israel dan Palestina, melampaui Timur Tengah sendiri."

Dalam pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB, Mladenov mendesak anggota dewan menggunakan pengaruhnya pada Israel dan Palestina untuk mendorong mereka meredakan ketengangan dan memulihkan akses bagi jamaah.

"Sangat penting status quo dipulihkan di Yerusalem," katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP. (mu)

(Baca: Yordania desak Israel batalkan kebijakan keamanan di Yerusalem)