Pemerintah diharapkan segera bangun infrastruktur Danau Toba

Medan (ANTARA News) - Pemerintah Pusat yang bersinergi dengan Pemprov Sumatera Utara diharapkan segera melaksanakan pembangunan insfrastruktur di Kawasan Danau Toba.

Pengamat Pariwisata Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Badaruddin, MA, di Medan, Senin mengatakan, hal itu untuk merealisasikan program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo yang akan menjadikan daerah objek wisata itu, sebagai "Monaco" di Asia.

"Apa yang telah digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bisa diwujudkan Pemerintah," katanya.

Menurut dia, pembangunan sarana prasarana berupa jalan menuju kawasan objek wisata Danau Toba yang terkenal hingga ke mancanegara itu seharusnya secepatnya dilaksanakan karena infrastruktur tersebut sangat penting.

Selain itu, jalan yang selama ini dilalui penuh dengan lubang dan dikhawatirkan membahayakan keselamatan pengendara harus secepatnya diperbaiki, sementara jalan yang sempit, harus diperlebar, sehingga aman untuk dilalui.

"Kesemuanya itu, untuk memperlancar arus transportasi bagi wisatawan mancanegara (Wisman) yang akan berkunjung ke Kawasan Danau Toba (KDT) tersebut," ujar Badaruddin.

Ia menyebutkan, arus lalu lintas dan jalan yang bagus merupakan salah satu persyaratan bagi wisatawan asing untuk mengunjungi objek wisata yang mereka minati.

"Sehubungan dengan itu, KDT yang merupakan destinasi bagi wisatawan dari berbagai negara dunia, dan sarana prasarana berupa jalan harus lebih bagus, aman, serta lancar," ucapnya.

Badaruddin mengatakan, pembangunan sarana jalan, penerangan, wahana permainan, kuliner, perhotelan dan lapangan golf dapat dilakukan secara bertahap dengan tujuan untuk menarik kunjungan wisatawan dari luar negeri.

Sebab, sarana tersebut merupakan yang sangat diperlukan bagi daerah wisatawan Danau Toba yang berada di Kabupaten Samosir,Provinsi Sumatera Utara.

"Percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, sangat diharapkan. Dan kawasan Danau Toba kedepan bisa menjadi Kawasan Strategis Nasional Pariwisata (KSNP)," kata mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) USU itu.