Sertifikasi profesi penting untuk menjamin penyelenggaraan produk halal di Indonesia

Bogor (Antara) - Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan strategi sertifikasi kehalalan yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada makanan, minuman, obat, dan kosmetik, tapi juga dari sisi profesi. Hal ini lah yang menjadi landasan berdirinya Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Pengkajian Pangan Obat Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LSP LPPOM MUI).

Saat ditemui di kantor Global Halal Center di Bogor, Kamis (20/7), Kepala LSP Nur Wahid mengatakan, sertifikasi kehalalan dalam profesi sangat penting dalam rangka penyelenggaraan produk halal di Indonesia.

"Sertifikasi halal tidak lepas dari peran manusianya. Jadi kalau manusianya terkualifikasi dan kompeten, proses sertifikasi halal akan berjalan dengan baik karena ditangani oleh orang-orang yang terkualifikasi," katanya.

Untuk memperoleh sertifikasi profesi halal, lanjut Wahid, orang tersebut haruslah sangat memahami proses kehalalan produk, tidak hanya pada kandungan produk, tetapi juga dalam proses, mulai dari tahap pemilihan bahan hingga proses distribusi.

Dalam Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) No. 33 Tahun 2014 Pasal 24 huruf C, pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal wajib memiliki Penyelia Halal.

"Mengingat perannya sangat penting, Penyelia Halal akan menjadi prasyarat ke depannya bagi perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikasi produk halal dari LPPOM MUI," tambahnya.

LPPOM MUI mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) tanggal 5 April 2016 untuk ikut berperan dalam mengembangkan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang penjaminan produk halal dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKN) yang disusun MUI.

LSP adalah satu satunya lembaga pemegang lisensi pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja di bidang penjaminan produk halal di Indonesia, bahkan di dunia. LSP telah diakreditasi oleh BNSP sehingga profesi yang telah mendapatkan sertifikasi profesi akan diakui secara nasional maupun internasional.