Pemerintah diharap ambil tindakan nyata soal kasus perundungan

Karena sosialisasi fisik aku sudah lakukan 20 tahun, aku sekarang sudah gemes banget. Selama ini anak di-bully sampai mati pun enggak ada peraturan yang menggigit."

Jakarta (ANTARA News) - Psikolog Tika Bisono berharap pemerintah mengambil tindakan nyata terkait kasus perundungan yang belakangan kembali marak terjadi.

"Yang paling penting pemerintah membuat kebijakan, sanksi, dan kemudian harus diterapkan," ujar dia kepada ANTARA News saat dihubungi lewat sambungan telpon, Kamis.

Mengaku selama lebih dari 20 tahun melakukan sosialisasi hampir ke seluruh penjuru Indonesia mengenai dampak psikologis anak terhadap tindak perundungan, Tika melihat pemerintah belum serius menangani kasus perundungan.

"Karena sosialisasi fisik aku sudah lakukan 20 tahun, aku sekarang sudah gemes banget. Selama ini anak di-bully sampai mati pun enggak ada peraturan yang menggigit," kata Tika.

Kebijakan dan sanksi tegas, menurut Tika, harus diberikan pemerintah kepada sekolah atau yayasan.

"Sekolah dan yayasan dicabut atau dihentikan sementara izinnya, bukan siswa yang diancam dikeluarkan. Kalau begitu ya sudah, mereka akan menjadi preman baru," ujar Tika.

"Siswa bayar kok, mereka konsumen, mereka berhak mendapat pendidikan dan pengajaran yang baik. Yang bodoh jadi pintar, yang urakan jadi sopan, jadi lebih bermartabat," sambung dia.

Menurut Tika, semua pemangku kepentingan harus bekerja sama. Selain itu, harus ada mekanisme pelaporan yang jelas tertuang dan tertera untuk tindak perundungan.

"Kalau perlu dibuatkan billboard ditempel di sekolah di seluruh Tanah air," kata dia.

Tidak hanya itu, pemerintah juga diharapkan dapat membuat iklan layanan masyarakat yang ditayangkan di televisi, sosial media atau bioskop.

Dalam hal ini, Tika berharap seluruh media, baik cetak maupun elektronik, dapat ikut serta membantu menayangkan.

"Karena itu (iklan) secara subconscious pasti masuk ke pikiran," ujar Tika.