Jakarta (ANTARA News) - Indonesia dan Malaysia akan kembali duduk bersama untuk membahas perbatasan kedua negara yang hingga kini masih menjadi sengketa. "Kita akan bertemu lagi pada awal Juni mendatang. Terutama yang menyangkut hal-hal khususnya di wilayah perbatasan kedua negara di Selat Malaka," kata Direktur Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan Departemen Luar Negeri Havas Oegroseno, di Jakarta, Jumat. Ia mengatakan, Indonesia memiliki perbatasan laut dengan Malaysia di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi. "Ketiga wilayah perbatasan itu memiliki posisi yang strategis hingga perlu dilakukan pembahasan intensif untuk menyelesaikan masalah perbatasan laut dengan Malaysia," kata Havas. Sejak awal Indonesia melihat masalah perbatasan dengan Malaysia timbul akibat pembuatan sekaligus pendeklarasian Peta Wilayah Malaysia 1979. Peta itu kontroversial karena tidak mengindahkan negara-negara lain di sekitarnya. Garis-garis batas yang dibuat Malaysia menabrak wilayah negara-negara tetangganya, yaitu Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, Republik Rakyat China, Vietnam, juga Inggris yang mewakili Brunei Darussalam. Menurut rencana pembahasan tentang wilayah perbatasan RI-Malaysia, akan dilaksanakan pada 5-7 Juni 2007 di Jakarta. Sementara itu, Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda Muryono mengatakan, pihaknya telah membuat kesepakatan dengan mitranya di Malaysia, untuk tidak melakukan pengejaran apalagi penembakan nelayan dari masing-masing negara di wilayah perbatasan RI-Malaysia yang masih menjadi "sengketa" atau "abu-abu". "Siapa pun, baik Indonesia maupun Malaysia, tentu tidak ingin nelayannya ditangkap bahkan ditembak ketika secara tidak sengaja berada di wilayah salah satu negara karena belum adanya batas yang jelas," ujarnya. Karena itu, sepanjang wilayah perbatasan RI-Malaysia khususnya di Selat Malaka belum diputuskan resmi oleh kedua negara maka angkatan laut kedua pihak memutuskan untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah yang masih dianggap sebagai wilayah "abu-abu". Kesepakatan antara komando armada laut kedua negara itu, tambah Muryono, sudah dikonsultasikan dengan Mabes TNI dan dibahas pula dalam Pertemuan Tingkat Tinggi (High Level Committee/HLC) Malaysia-Indonesia (Malindo) di Kuala Lumpur, Malaysia, akhir pekan silam. "Dengan begitu, tidak ada lagi nelayan kita yang ditangkap atau ditembak ketika berada di wilayah `abu-abu` Indonesia-Malaysia," katanya.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007