Yogyakarta (ANTARA News) - Amien Rais, salah seorang calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (pilpres) 2004 menegaskan dirinya tidak akan bersembunyi dari rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuntutnya secara hukum terkait aliran dana nonbudjeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP)."Insya Allah saya tidak akan lari dan sembunyi. Tidak mungkin saya berkelit," kata Amien Rais yang juga mantan Ketua MPR kepada wartawan ANTARA News yang menemuinya di kediamannya di Sawitsari, Depok, Sleman, Yogyakarta, Jumat malam.Presiden Yudhoyono hari ini menggelar jumpa pers di Istana Merdeka Jakarta. Dalam jumpa pers itu Presiden membantah keras tuduhan dan fitnah terhadap dirinya dan Wapres Jusuf Kalla bahwa mereka pernah menerima dana nonbudgeter DKP maupun dana asing dari Washington, Amerika Serikat untuk kegiatan kampanye pilpres 2004."Saya dan Pak Jusuf Kalla jelas, sekali lagi jelas, tidak pernah menerima dana DKP. Dengan demikian opini yang dibangun tidak benar dan tidak sehat," kata Presiden. Presiden mengatakan, lebih dari sepuluh hari terakhir ini bergulir isu dana DKP dan dana asing yang diterima capres pada pilpres 2004. "Ini kemudian menjadi isu politik karena diketahui salah satu capres, Amien Rais menerima dana DKP dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri. Kemudian saudara Amien Rais mengembangkan wacana kemungkinan ada capres lain yang menerima dana DKP dan dana asing asing dari Washington," kata Presiden Yudhoyono. Amien Rais menegaskan, "Saya akan minta Panwaslu untuk bertemu kembali, sedangkan anggota KPU yang di penjara dihadirkan kembali". "Saya ingin mengajak bangsa ini untuk sama-sama `buka-bukaan`, bukan hanya masalah dana DKP saja, tetapi juga dana capres yang sudah dilaporkan ke KPU," kata Amien. Dana-dana tersebut hingga kini masih menjadi misteri, dan itu juga harus dibongkar. Amien belum bersedia memberitahu dan menjelaskan soal dana-dana itu, tetapi, kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini, "Saya yakin jika dibongkar pasti akan menggemparkan". "Saya juga yakin ada pasangan capres dan cawapres yang kalau aliran dananya dibuka secara transparan, ternyata banyak mendapat sumbangan dari perusahaan fiktif," kata Amien. Amien minta kepada mereka yang juga menerima aliran dana nonbudgeter DKP untuk bersikap jujur, dan jika sudah diproses dalam persidangan, majelis hakim yang mengadili harus bertindak obyektif dan transparan sehingga dapat mengambil keputusan yang adil. "Prinsip saya, maju terus pantang mundur, dan tidak akan bersembunyi dari masalah ini," kata salah seorang tokoh terdepan dalam gelombang reformasi Indonesia.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
