Kepala Bappenas: SDGs tidak hanya sekedar komitmen global

Bagi Indonesia, SDGs tidak hanya relevan sebagai komitmen global, tapi juga menjadi panduan untuk menjadi negara maju."

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan Sustainable Development Goals (SDGs) bagi Indonesia, tidak hanya sekedar komitmen global.

Hal tersebut disampaikan Bambang dalam Forum Tingkat Tinggi PBB mengenai Sustainable Development yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres dan pejabat tinggi PBB lainnya di New York, Selasa

"Bagi Indonesia, SDGs tidak hanya relevan sebagai komitmen global, tapi juga menjadi panduan untuk menjadi negara maju," ujar Bambang dalam pernyataan resmi yang diterima Antara.

SDGs merupakan agenda global Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mendorong pembangunan berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata yang dicanangkan melalui Resolusi PBB pada 21 Oktober 2015. SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs yang berakhir pada tahun 2015 lalu. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan (No-one Left Behind) yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian.

Pemerintah Indonesia sendiri menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam melaksanakan agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini dapat dilihat dari diintegrasikannya 169 indikator SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024 dan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres SDGs).

Upaya Indonesia untuk melaksanakan agenda SDGs dibangun berdasarkan pengalaman atas pelaksanaan agenda Millenium Development Goals (MDGs) yang lalu. Selama 15 tahun pelaksanaan MDGs, Indonesia berhasil mencapai 49 dari 67 target indikator yang ditetapkan. .

Menurut Bambang, dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada 4 Juli 2017 lalu, menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda SDGs ke dalam program pembangunan nasional. Perpres SDGs tersebut menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi yaitu, Pemerintah dan Parlemen, Filantropi dan Bisnis, Ormas, Akademisi dan Pakar dalam rangka mensukseskan pelaksanaan agenda SDGs.

Selain itu, Perpres SDGs bertujuan menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

"Pemerintah kami di bawah Presiden Jokowi sangat serius dengan pelaksanaan indikator-indikator SDGs di Indonesia. Hal ini terlihat dengan masuknya program SDGs dalam RPJMN 2020-2024," katanya.

Menurut dia, dengan mengintegrasikan agenda global ke dalam rencana pembangunan nasional Indonesia, Pemerintah mengambil kepemilikan dan tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan agenda SDGs. Hal ini, lanjut Bambang, menjadi legitimasi dan dasar hukum bagi pelasakanaan agenda SDGs di Indonesia ke depannya.

Efektivitas pelaksanaan SDGs, tambah Bambang, baik itu di Indonesia maupun tingkat global, memerlukan revitalisasi kerja sama di tingkat internasional. Hal tersebut untuk memenuhi beberapa kriteria. Pertama, efektivitas harus mendukung pelaksanaan SDGs nasional berdasarkan kebutuhan aktual dan prioritas yang menjadi perhatian negara tersebut. Kedua, harus dapat meningkatkan implementasi di negara berkembang. Terkahir, pelaksanaan SDGs membutuhkan bermacam-macam proses dan aktivitas internasional yang berjalan beriringan.

"Pelaksanaan SDGs berarti juga melaksanakan tujuan pembangunan nasional kami," kata Bambang.

Sebelumnya agenda SDGs telah terintegrasi dalam RPJMN (Rencana Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 dan sampai saat ini telah berhasil mencapai 94 dari 169 target indikator yang ditetapkan.

Menurut Bambang, terbukanya peluang ekonomi baru mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Hal itu tidak lepas dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur dan mengembangkan industri dalam rangka menciptakan konektivitas, sebagaimana ditunjukkan dari pembangunan jalan, rel kereta api, pelabuhan dan bandar udara.

Pada 2014, jumlah jalan yang berkualitas mencapai 94 persen, panjang rel kereta meningkat hampir 100 persen dalam empat tahun terakhir, dan jumlah pelabuhan meningkat menjadi 244 pelabuhan selama tiga tahun terakhir.

(Baca: Presiden Jokowi minta kajian mendalam pemindahan ibukota)