Menkeu paparkan pencapaian pembangunan 2016

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan pencapaian pembangunan 2016 dalam Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2016 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

"Pertumbuhan ekonomi (2016) mencapai 5,02 persen, lebih tinggi dibandingkan 2015 yang sebesar 4,8 persen," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, pendapatan per kapita mencapai Rp47,96 juta per tahun, atau lebih tinggi dibandingkan 2015 yang sebesar Rp45,14 juta per tahun.

Sri Mulyani mengatakan rasio gini yang menggambarkan kesenjangan membaik dari 2015 sebesar 0,402 menjadi sebesar 0,397.

Tingkat inflasi mencapai 3,02 persen, atau menurun dibandingkan tingkat inflasi 2015 sebesar 3,35 persen.

"Angka inflasi 2016 merupakan inflasi tahunan terendah sejak 2010," kata Sri Mulyani.

Kemudian, tingkat pengangguran mencapai 5,6 persen, menurun dibandingkan 2015 sebesar 6,2 persen. Tingkat kemiskinan mencapai 10,7 persen, menurun dibandingkan 2015 sebesar 11,2 persen.

Sementara nilai tukar rupiah pada 2016 menguat pada kisaran Rp13.307 per dolar AS, terjadi di tengah kecenderungan penguatan dolar AS karena keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan terpilihnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Penguatan rupiah tersebut terutama disebabkan meningkatnya kepercayaan investor pada Pemerintah Indonesia seiring dengan peningkatan rating Indonesia mencapai Investment Grade oleh Standard and Poor's, terutama karena perbaikan dalam pengelolaan APBN," kata Sri Mulyani.

Ia mengatakan kondisi perlambatan ekonomi global pada 2016 sangat memengaruhi proyeksi asumsi-asumsi APBN terutama pada sisi pendapatan perpajakan.

Oleh sebab itu, untuk mengembalikan kredibilitas APBN 2016 agar tetap menjadi instrumen fiskal yang berkelanjutan dan efektif, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan dan belanja pada APBN TA 2016.

Konsolidasi fiskal tercermin dari perubahan target pendapatan negara agar lebih realistis, mempertajam belanja negara sesuai prioritas pembangunan dan peningkatan efisiensi belanja negara, dan pengelolaan pembiayaan anggaran dan utang negara.

Pemerintah menggunakan seluruh instrumen kebijakan agar kinerja perekonomian terus membaik dan fundamental ekonomi Indonesia dapat diperkuat.

"Paket-paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan sangat penting dalam meningkatkan kinerja ekonomi dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta memerangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan," kata Sri Mulyani.