Jakarta (ANTARA News) - Indonesia tidak akan menerima resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) tentang masalah nuklir iran, jika melibatkan cara militer di dalamnya. "Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) telah mengumumkan laporannya mengenai masalah nuklir Iran dan sudah disampaikan kepada Dewan Gubernur IAEA, serta Dewan Keamanan PBB," kata Direktur Keamananan Internasional dan Perlucutan Senjata Departemen Luar Negeri Indonesia, Desra Percaya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, laporan Direktur Jenderal IAEA, Muhamad El Baradei, dibuat sesuai dengan permintaan DK PBB, sesuai dengan resolusi PBB nomor 1747. "Menurut rencana, dewan gubernur IAEA, tempat Indonesia menjadi salah satu anggotanya, akan membahas laporan itu dalam pertemuan dari tanggal 11 hingga 15 Juni," katanya. Anggota dewan gubernur belum mengetahui secara pasti arah pembahasan laporan tersebut dan semua tidak mau berhipotesa. "Sementara itu, di Dewan Keamanan PBB belum ditentukan kapan diadakan pembahasan mengenai laporan tersebut, mengingat perbedaan waktu serta baru kemarin laporan tersebut disampaikan," katanya. Yang jelas, tambahnya, Indonesia sama sekali tidak akan berkompromi terhadap penggunaan cara militer atau kekerasan dalam menangani masalah nuklir Iran tersebut. "Indonesia terus meminta Iran lebih menunjukkan sikap kerjasama dan melaksanakan seluruh prosedur, yang harus dipenuhi dalam masalah nuklir tersebut," demikian Desra Percaya. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007