Palu (ANTARA News) - Obligasi daerah dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan pembangunan guna mengatasi keterbatasan anggaran daerah bersangkutan, kata Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Ekonomi Publik Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Palu, Prof DR Patta Tope.Di Palu, Jumat, ia mengatakan bahwa penerbitan obligasi merupakan pilihan prospektif di masa mendatang sebab jaminan atas penerbitan obligasi ini umumnya hanya kredibilitas pemerintah daerah. Menurut dia, saat ini obligasi memiliki daya tarik bagi dunia usaha karena kondisi perbankan yang belum stabil dan tingkat bunga yang ditawarkan relatif lebih tinggi dibanding bunga perbankan. "Aspek keamanan investasi obligasi mempebesar daya tarik tersebut," katanya. Lebih lanjut Patta Tope mengatakan, dibutuhkan tenaga profesional dan berpengalaman mengelola penerbitan obligasi untuk merumuskan kelayakan obligasi yang akan diterbitkan, kegiatan yang dibiayai, jenis obligasi, jangka waktu dan masalah teknis lainnya. Ia mengatakan, menjual obligasi daerah berbeda dengan meminjam dana dari pemerintah pusat yang sangat toleran bila terjadi kesulitan keuangan daerah. "Pada menjual obligasi, prinsip bagi pembeli obligasi harus untung saat jatuh tempo," katanya. Pemda sejak awal mesti membentuk unit pengelolaan utang (DMU/Debt Management Unit) agar penanganan utang melalui obligasi profesional. DMU bertugas membuat level utang yang dapat diperoleh daerah, merencanakan kebutuhan pembiayaan, mencari alternatif pendapatan guna membayar pokok dan bunga obligasi dan berbagai kegiatan lainnya. "Meski obligasi cukup prospektif menjadi alterntif pembiayaan pembangunan, tetap perlu kehati-hatian dan perencanaan yang matang," katanya menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
