DPR dorong percepatan pengembangan energi panas bumi

Jakarta (ANTARA News) - DPR mendorong pemerintah dapat melakukan percepatan pengembangan energi panas bumi yang merupakan sumber energi berkelanjutan yang memiliki banyak potensi di berbagai daerah.

"Saya tegaskan bahwa kita tidak boleh terlena, panas bumi kita cukup banyak tapi belum kita manfaatkan sehingga ini menjadi suatu hal yang harus kita pikirkan," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dalam rilis di Jakarta, Senin.

Menurut dia, harus ada kemanuan politik karena pada saat ini, dorongan pengembangan panas bumi Indonesia dinilai masih sangat lambat.

Ia juga berpendapat bahwa salah satu hambatan pengembangan panas bumi adalah banyak pengembang energi yang berizin tetapi tidak dilanjutkan ke tahap eksplorasi.

Selain itu, lanjutnya, persoalan lainnya antara lain adalah minimnya data di bawah permukaan pengeboran menjadi risiko yang sangat tinggi untuk ke tahap pengembangan.

Untuk itu, politisi Partai Demokrat itu juga mendorong pemerintah pusat lebih berperan dalam menyediakan data pengeboran atau eksplorasi Wilayah Kerja Panas Bumi untuk penawaran atau lelang.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM mengidentifikasi hingga saat ini terdapat lima kendala utama investasi panas bumi di Indonesia.

Menurut Direktur Jenderal EBTKE, ESDM Rida Mulyana, lima kendala utama itu yakni lokasi potensi panas bumi yang terletak di hutan konservasi, adanya resistensi masyarakat, permasalahan harga, pendanaan dan proses perizinan terkait bisnis panas bumi.

Oleh karena itu, tegasnya, pemerintah sengaja melakukan sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penugasan Survei Pendahuluan (PSP) dan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE). Sosialisasi tersebut dimaksudkan sebagai upaya percepatan pengembangan Panas Bumi di Indonesia.

Direktur Jenderal EBTKE, Rida Mulyana menyampaikan bahwa sebagai negara yang berkembang, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang linier terhadap pertumbuhan kebutuhan energi yang mencapai 7,1 persen per tahun, untuk itu Pemerintah berfokus pada kedaulatan pangan dan kedaulatan energi sehingga Indonesia menjadi negara yang kuat dan mampu bersaing dalam kancah global.

Dalam membangun kedaulatan Energi, Kementerian ESDM memiliki strategi yaitu penyediaan akses terhadap energi, ketercukupan energi, kemampuan masyarakat dan harga energi yang kompetitif.

Ia juga menjelaskan Indonesia mempunyai potensi sumber panas bumi cukup besar, yang lokasinya tersebar sepanjang jalur gunung api aktif (ring of fire) mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, dan Maluku.

Sumber daya dan cadangan panas bumi di Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia dengan potensi lebih dari 29 GW dan sekitar 1,7 GW telah dimanfaatkan menjadi energi listrik saat ini.

(T.M040*A072/ )