Kenaikan Ram Nath Kovind kepada jabatan publik tertinggi mengukuhkan pemimpin pertama didikan organisasi Rashtriya Swayamsevak
Sangh (RSS) atau Asosiasi Volunteer Nasional, mentor ideologinya saat Modi mempimpin Bharatiya Janata Party (BJP) dan afiliasinya.
Presiden memiliki peran kunci selama krisis politik, seperti saat pemilihan parlemen tidak begitu meyakinkan, dia dapat menentukan partai politik mana yang menempati posisi terbaik dalam pemerintahan.
Beberapa Presiden, seperti yang sedang menjabat saat ini, Pranab Mukhrejee, telah mencoba bertindak sebagai pengemban suara hati rakyat, menggunakan kewenangan konstitusional sebagai kepala negara untuk membela prinsip pendirian negara India sebagai negara demokrasi sekuler dan beragam.
Kovind, 72, seorang politisi Dalit kasta rendah yang bertugas sebagai pengacara pemerintah di Mahkamah Agung dan juga gubernur negara bagian mengatakan bahwa dirinya akan menjunjung tinggi martabat jabatan kepresidenan.
"Sejak saya menjadi gubernur, saya tidak memiliki afiliasi politik. Presiden negara India berada di atas politik," ujarnya saat mengajukan nominasi bulan lalu.
BJP sendiri telah memainkan mandat Konvind sebagai calon dari kandidat kasta Dalit terendah dalam hirarki sosial Hindu yang tertindas selama berabad-abad, namun sekarang sedang dirayu oleh partai-partai politik untuk mendapatkan suaranya.
Meira Kumar, kandidat oposisi yang disiapkan oleh sentris kongres dan partai komunis mengatakan bahwa pencalonannya ditujukan untuk melawan ideologi yang diwakili oleh Kovind.
"Ini merupakan pemilihan untuk jabatan tertinggi di negara," ujarnya. Kumar mengatakan bahwa dia menghormati Kovindji.
Kemenangan Kovind dianggap sudah pasti karena lembaga tinggi pemilihan presiden yang terdiri dari para anggota kedua rumah bagi parlemen negara dan negara bagian di seluruh negeri, didukung oleh kekuasaan BJP.
Voting ditutup pada Senin dan hasil penghitungan suara dihitung pada Kamis.
Pemilihan Kovind akan menutup serangkaian janji utama yang telah dibuat Modi, memperkuat penguasaan hak Hindu di kantor publik, seperti menteri negara bagian, gubernur, dan juga institusi akademis serta institusi politik.
Maret lalu, Modi memilih seorang garis keras Yogi Adityanath, yang dituduh menghasut kekerasan terhadap kaum muslim India, untuk memimpin negara bagian Uttar Paradesh yang paling padat penduduknya setelah partainya menang telak.
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2017
