Wapres: Jangan asal tuduh tidak Pancasilais

Jadi, kita tidak bicara Pancasila, tapi apa yang keliru."

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden M. Jusuf Kalla mengingatkan agar tak mudah menuduh seseorang tidak Pancasilais hanya karena berbeda pendapat ataupun tidak mendukung pendapat orang lain.

"Jangan karena orang salah ngomong dianggap tidak Pancasilais. Apanya yang tidak Pancasilais? Jangan dipakai itu untuk menuduh orang saja, begitu tidak mendukung seseorang tidak Pancasilais," kata Wapres saat pembukaan Simposium Nasional Perekonomian Indonesia dan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.

Ia mengatakan, dirinya pernah menegur mantan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), karena mengatakan belum Pancasilais bila tidak ada minoritas yang menjadi Presiden RI.

Wapres menegaskan, Presiden dipilih secara demokratis, sehingga tidak ada hubungannya dengan minoritas maupun mayoritas. Tidak benar bila Presiden dari mayoritas, maka belum menerapkan Pancasila.

Begitu pula dengan perekonomian yang berkembang di Indonesia, karena menurut Wapres, sejak dulu sampai saat ini semua mengaku menerapkan Pancasila meskipun langkah-langkah yang dilaksanakan berbeda.

Ia menyatakan, di zaman Orde Lama Presiden Soekarno dikenal dengan gagasan Trisakti. Kemudian, di zaman Orde Baru Presiden Soeharto memilih Trilogi Pembangunan. Implementasi keduanya berbeda. Di saat krisis moneter, Indonesia juga berubah dalam mengimplementasikan perekonomian.

Saat inipun, dikemukakannya, ideologi ada yang juga sudah sangat cair. Bila dahulu kapitalisme dan sosialisme memiliki perbedaan mendasar, namun saat ini sudah tidak lagi.

Wapres mencontohkan, China yang sosialis saat ini justru mengkampanyekan perdagangan bebas yang merupakan ciri kapitalisme.

Sementara itu, Amerika Serikat (AS) yang merupakan negara dedengkot kapitalisme tengah mengakampanyekan proteksionisme yang merupakan ciri negara sosialis.

Oleh karena itu, ia menilai, di wilayah ekonomi, tujuan negara itulah yang hendak dituju, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila ke lima Pancasila.

"Jadi, kita tidak bicara Pancasila, tapi apa yang keliru," demikian Wakil Presiden M. Jusuf Kalla.