Jakarta (ANTARA News) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merasa keberatan jika pemerintah benar-benar menerapkan pajak progresif lebih tinggi khususnya untuk mobil-mobil berusia tua. "Alasan pemerintah harus jelas, jangan hanya bilang ini terkait dengan masalah lingkungan atau masalah lainnya," kata Anggota Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo, di Jakarta, Kamis. Dia mengatakan seharusnya pemerintah melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu dengan menyediakan transportasi publik yang layak dalam jumlah yang memadai bagi masyarakat. "Jika yang dipermasalahkan adalah udara yang semakin tercemar, bukan hanya mobil tua yang mencemari udara. Mobil tua tidak akan menimbulkan masalah jika pengelolaannya benar," ujar dia. Menurut dia, apabila penetapan pajak progresif pada kendaraan bertujuan untuk menghimpun `public fund` untuk memperbaiki sarana dan prasarana transportasi publik harus jelas siapa yang akan mengelola itu semua, jangan sampai pada prakteknya tidak singkron dengan Departemen Keuangan. Dia mengatakan jika pemerintah mau menyiapkan transportasi publik yang memadai terlebih dahulu lalu batasi kendaraan pribadi untuk mengatasi kemacetan di kota besar seperti Jakarta. Dari data Polda Metro Jaya hingga 2004, per hari ada sedikitnya tambahan 300 hingga 400 mobil. Jumlah itu belum ditambah dengan sepeda motor yang mencapai 1.300 hingga 1.400 unit per hari.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
