Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian LHK, Nur Masripatin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan pertemuan COP kali ini agak berbeda dengan sebelumnya, yaitu satu konferensi dalam konsep dua zona (One Conference, Two Zones Concept), dengan dua agenda utama COP-23 yaitu perundingan (negosiasi) dan nonperundingan.
"Secara umum, misi delegasi Indonesia pada COP-23 yaitu memastikan kepentingan Indonesia terakomodir dalam hasil pembahasan pengaturan rinci 'Modality, Procedure, and Guidelines' (MPGs) untuk pelaksanaan Paris Agreement," kata Nur.
Beberapa persiapan yang telah diakukan oleh Ditjen PPI KLHK selaku National Focal Point (NFP) antara lain yaitu, pembentukan tim negosiator, tim sekretariat delegasi Republik Indonesia, tim paviliun RI, penyiapan kantor delegasi RI, penyiapan side event Indonesia dengan tema "Forest and Land Sector", penyusunan dan penyampaian submisi Indonesia, penyusunan posisi delegasi RI dan pedoman delegasi RI, yang telah dimulai sejak Juni 2017.
Terkait dengan pembuatan paviliun, Nur juga berpesan agar bisa diselaraskan dengan misi delegasi Indonesia dalam negosiasi, dan kepada para pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat berbagi informasi mengenai data dan hasil analisis teknis untuk mendukung negosiasi tersebut.
Persiapan Paviliun Indonesia juga disampaikan oleh Staf Ahli Menteri LHK Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Agus Justianto, yang menyebutkan tema paviliun kali ini yaitu "A Smarter World: Green Solutions for A Changing Climate". Tema ini menggambarkan komitmen, kesiapan, dan kesanggupan Indonesia dalam memberikan solusi untuk perubahan iklim global, melalui aksi nyata dan mendorong masyarakat dunia yang lebih cerdas.
"Tema tersebut dibagi kembali dalam empat sub tema yaitu, strategi, perencanaan, implementasi, dan telaahan," jelas Agus.
Agus juga menambahkan bahwa materi paviliun juga akan diperkaya dengan isu-isu dalam pojok iklim yang rutin dilaksanakan oleh KLHK, seperti energi alternatif, ketahanan perubahan iklim, partisipasi publik, instrumen kebijakan, praktek di lapangan, restorasi ekosistem, instrumen ekonomi dan keuangan, dan "blue carbon".
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2017