LSM dukung langkah pemerintah perangi penggelapan pajak

Jakarta (ANTARA News) - LSM Prakarsa mendukung langkah pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo yang memiliki agenda untuk memerangi penggelapan pajak secara global dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang sedang berlangsung di Jerman.

"Pemerintah Indonesia perlu mengkampanyekan kepatuhan pajak secara global, khususnya kepatuhan korporasi global dan orang super kaya. Selain itu, Indonesia perlu mendorong kerjasama pemajakan terhadap bisnis digital," kata Direktur Eksekutif Prakarsa, Ah Maftuchan dalam rilis, Sabtu.

Menurut dia, hal tersebut penting karena potensi pajak dari sektor bisnis digital sangat besar dan kepatuhan mereka dinilai masih sangat rendah.

Ia juga mengemukakan, Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi korban dari praktik penghindaran dan pengelakan pajak harus memaksa seluruh kepala negara anggota G20 untuk bersama-sama memerangi penggelapan pajak.

Pemerintah Indonesia, lanjutnya, juga harus mendorong kebijakan pajak progresif dan redistributif secara global melalui G20 dan forum multilateral lainnya.

"Pajak harus menjadi instrumen bagi peningkatan investasi publik dan peningkatan kesejahteraan sosial serta penurunan ketimpangan," kata Ah Maftuchan.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga didorong harus berani memimpin kerjasama global antaryurisdiksi pajak dan penegak hukum untuk pencegahan dan penanganan kejahatan ekonomi dan perpajakan.

Sebagaimana diwartakan, hasil pembahasan terkait sektor pajak dalam KTT G20 yang diikuti Presiden Joko Widodo mesti disikapi secara kritis agar tidak merugikan bagi kebijakan perekonomian nasional.

"Pertemuan KTT G20 di Jerman penting untuk disikapi secara kritis, karena secara langsung akan berimbas pada kebijakan dalam negeri Indonesia. Terdapat sejumlah butir penting khususnya di sektor pajak dan industri ekstraktif yang harus didorong oleh Presiden Joko Widodo dan seluruh pemimpin G20," kata Koordinator Nasional lembaga Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah.

Dia berpendapat, lima hal yang harus menjadi perhatian PWYP Indonesia antara lain adalah Indonesia dan negara-negara G20 untuk serius menindak dan mencegah praktik aliran uang ilegal yang berasal dari praktik penghindaran dan pengemplangan pajak, pencucian uang dan kriminal lain dengan membentuk mekanisme pengawasan yang tepat.

Ia juga menambahkan, Indonesia perlu mendorong adanya transfer pengetahuan dari negara-negara G20 dalam implementasi "Automatic Exchange of Information" (AEoI) agar penerapan dapat berjalan secara baik dan efektif.

Selain itu, ujar dia, Indonesia dan negara G20 juga dinilai penting untuk memastikan perusahaan di sektor ekstraktif untuk mematuhi standar-standar internasional dalam pembangunan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek HAM, lingkungan, tata kelola (transparansi dan akuntabilitas), serta hak-hak pekerja pada sepanjang rantai nilainya.

(T.M040/A029)