Kementerian PPPA dirikan sekolah perempuan cegah perdagangan orang

Manado (ANTARA News) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) akan mendirikan sekolah khusus perempuan untuk mencegah perdagangan orang yang kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak.

Menteri PPPA Yohana Yembise mengatakan perdagangan orang banyak terjadi karena rata-rata korban tidak memiliki pekerjaan atau karena tekanan ekonomi.

"Dengan sekolah khusus perempuan ini, kami akan mendidik para perempuan agar mempunyai ketrampilan sehingga dia dapat mencari pendapatan bagi dirinya atau bagi keluarganya," kata Yohana saat ditemui di Ambon, Maluku, Sabtu.

Dia mengatakan sekolah khusus perempuan ini diadopsi dari Ibu Lian di Poso yang mengumpulkan ibu rumah tangga di desa untuk bersekolah dan diberi ketrampilan.

Perempuan yang dikumpulkan oleh Ibu Lian berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, bahkan perempuan dalam radikalisme juga diberi pembinaan di sekolah tersebut.

Yohana menginginkan sekolah perempuan yang segera didirikan tersebut juga dapat merangkul seluruh perempuan tanpa diskriminasi.

"Kami ingin memprioritaskan daerah-daerah multietnis dan daerah konflik sehingga kami harap sekolah tersebut dapat menyatukan perempuan ditempat tersebut," kata Yohana.

Sebagai percontohan, Kementerian PPPA akan mendanai dan mendirikan sekolah-sekolah khusus perempuan di Maluku.

"Kami akan mulai dari desa-desa, seperti di Maluku akan ada 17 desa yang dibangun sekolah perempuan itu. Kami harap perempuan bisa mandiri dengan sekolah tersebut," kata Yohana.

Sekolah Tinggi Keterampilan Khusus Perempuan
Sebagai langkah lebih lanjut, Kementerian PPPA juga berencana membangun Sekolah Tinggi Keterampilan Khusus Perempuan.

Yohana mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk membuat konsep pendidikan tersebut.

Kementerian PPPA juga meminta beberapa akademisi untuk urun ide mengembangkan konsep sekolah jenjang D1 dan D2 itu.

Menurut dia untuk meningkatkan kapasitas dan jumlah perempuan Indonesia bekerja di sektor formal maka diperlukan pendidkan singkat, guna menekan tingkat buruh migran ilegal perempuan di luar negeri.

"Jadi lulusan dari sekolah ini diharapkan dapat siap bekerja di luar negeri dengan kemampuan memadai sehingga dapat bersaing dengan pekerja dari luar," kata dia.

Sekolah tinggi ini pertama kali akan didirikan pertama kali di NTT pada September mendatang.

"Jumlah perdagangan orang di NTT cukup tinggi, kami mulai membangun sekolah tinggi ini dari sana, setelah itu akan merembet ke daerah lain," pungkasnya.