Istanbul (ANTARA News) - Pihak berwenang Turki menyita atau menunjuk administrator bagi 965 perusahaan dengan total penjualan tahunan sekitar 21,9 miliar lira atau 6 miliar dolar AS sejak percobaan kudeta Juli 2016, kata Wakil Perdana Menteri Nurettin Canikli, Jumat.
Di bawah peraturan darurat yang diberlakukan setelah kudeta, pihak berwenang Turki mengambil alih perusahaan yang diduga memiliki hubungan dengan pengikut Fethullah Gulen, ulama Muslim yang berbasis di Amerika Serikat, yang dipersalahkan oleh Ankara pada kudeta militer yang gagal.
Ke-965 perusahaan di bawah kendali manajemen negara itu, berada di 43 provinsi di Turki, dan memiliki aset total sebanyak 41 miliar lira atau 11,3 miliar dolar serta mempekerjakan 46.357 orang, Canikli mengatakan dalam sebuah pernyataan tertulis.
Turki menguasai sebuah bank, perusahaan industri dan perusahaan media sebagai bagian dari tindakan keras terhadap perusahaan yang dituduh memiliki hubungan dengan Gulen. Gulen telah membantah terlibat dalam kudeta itu.
Terlepas dari tindakan keras terhadap pelaku usaha, Turki telah memenjarakan lebih dari 50.000 orang yang menjalani penundaan dan penangguhan sidang atau memberhentikan sekitar 150.000 orang, termasuk tentara, polisi, guru dan pegawai negeri sipil, atas dugaan memiliki hubungan dengan kelompok teroris.
Pembersihan tersebut telah mengkhawatirkan sekutu Turki di Barat dan Kelompok hak asasi manusia, yang mengatakan bahwa Presiden Tayyip Erdogan menggunakan kudeta sebagai dalih untuk memberangus perbedaan pendapat, tuduhan yang dia bantah.
Sepuluh orang termasuk direktur Amnesty International Turki dan aktivis hak asasi manusia lainnya ditahan minggu ini karena dicurigai menjadi anggota sebuah organisasi teroris. Amnesty, Kamis, mengatakan hal itu sebagai sebuah bentuk "penyalahgunaan kekuasaan yang mengerikan".
Pemerintah telah mengatakan bahwa tindakan pengamanan diperlukan karena ukuran ancaman yang dihadapi Turki, yang juga sedang memerangi militan Kurdi dan gerilyawan Islam. Lebih dari 240 orang terbunuh dalam usaha kudeta tahun lalu. Demikian laporan Reuters.
(Uu.G003/M016)
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017