Jakarta, 24 Mei 2007 (ANTARA) - Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003, Pemerintah Pusat diwajibkan untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran satu tahun ke depan selambat-Iambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Dalam kaitan ini, pada tanggal 22 Mei 2007, Menteri Keuangan, mewakili Pemerintah Pusat telah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2008 kepada DPR. Bahan-bahan tersebut akan didiskusikan oleh Pemerintah Pusat dan DPR dalam rangka pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian dan lembaga negara dalam penyusunan usulan anggaran masing-masing. Materi yang termuat dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tersebut antara lain: i) Paparan mengenai Perkembangan Perekonomian Terkini dan Tantangan 2007 ii) Sasaran Pembangunan Ekonomi Nasional, Sasaran Ekonomi Makro dan Sektoraliii) Dukungan Kebijakan Fiskal dan Moneter iv) Kebijakan Fiskal dan RAPBN 2008, serta kisaran asumsi makro 2008 Paparan mengenai Perkembangan Perekonomian Terkini dan Tantangan 2007 Berdasarkan perkembangan indikator-indikator yang ada, perekonomian Indonesia menunjukan perkembangan yang semakin mantap, pertumbuhan dan aktivitas ekonomi yang meningkat, serta fundamental dan stabilitas yang semakin kuat dan terjaga. Perkembangan tersebut antara lain ditunjukkan oleh tren pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, inflasi yang terjaga, nilai tukar yang stabil, cadangan devisa yang terus meningkat. 1. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I mencapai 6%. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh perbaikan kinerja investasi, ekspor barang dan jasa, serta konsumsi masyarakat. Di sisi sektor industri, laju pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan pertumbuhan sektor jasa, terutama sektor transportasi dan komunikasi, dan diikuti oleh sektor perdangangan, hotel, dan restoran, serta konstruksi. 2. Perbaikan kondisi perekonomian mendorong membaiknya daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi yang antara lain diindikasikan oleh indikator-indikator pajak (PPN), konsumsi listrik, pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor, dan kredit konsumsi perbankan. 3. Kinerja investasi hingga bulan April 2007 menunjukan tren yang semakin membaik sebagaimana tercermin dalam berbagai indikator investasi, antara lain: realisasi penanaman modal dalam negeri dan asing (PMDN dan PMA) serta laju pertumbuhan impor barang modal semakin meningkat, peningkatan laba BUMN dan swasta yang akan mendorong peningkatan laba di tahan untuk diinvestasikan kembali. Di sisi perbankan, peningkatan rasio LDR sejak akhir tahun 2006 seiring dengan peningkatan nilai Dana Pihak Ketiga dan Kredit oleh perbankan mencerminkan peningkatan penyaluran dana perbankan bagi dunia usaha. Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja hingga kuartal l 2007 terus meningkat. Perkembangan positif indikator-indikator investasi juga didukung oleh peningkatan belanja modal Pemerintah Pusat dan Pemda. Perkembangan-perkembangan positif tersebut diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir 2007. 4. Di bidang perdagangan internasional, perbaikan kinerja ekspor tercermin dalam peningkatan pertumbuhan ekspor, khususnya di sektor ekspor non migas. Perbaikan kinerja ekspor tersebut akan berlanjut seiring dengan perbaikan investasi, peningkatan harga komoditi (khususnya komoditi primer) di pasar global, dan peningkatan trade volume dengan mitra dagang Indonesia. Di sisi lain, impor juga mengalami peningkatan sejalan dengan membaiknya daya beli masyarakat. Perkembangan ekspor dan impor tersebut akan memberikan kontribusi positf terhadap neraca perdagangan Indonesia. 5. Berbagai kebijakan pemerintah yang telah dilakukan untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi bahan pangan, khususnya beras, telah memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Tekanan inflasi di kelompok bahan pangan pada bulan April 2007 semakin menurun. Pada bulan April 2007 terjadi deflasi sebesar -0.16% sehingga laju inflasi (IHK) kumulatif hingga April 2007 turun menjadi 1,74% dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 1,91 %. 6. Di sisi moneter, kebijakan penurunan suku bunga terus dilakukan sejalan dengan tercapainya stabilitas ekonomi makro. BI rate di bulan April 2007 sebesar 9,0% kembali diturunkan 25bps di bulan Mei 2007 menjadi 8,75%. Penurunan BI rate tersebut menyebabkan spread terhadap Fed Fund rate yang semakin mengecil (350 bps). Suku bunga Fed telah dipertahankan pad a tingkat 5,25% sejak pertengahan 2006. 7. Indikator lainnya juga menunjukan kondisi perekonomian yang cukup kondusif di mana nilai tukar Rupiah terhadap US dolar berkisar pada Rp.9096/US$ dengan kecenderungan penguatan Rupiah. Di samping itu, cadangan devisa terus meningkat dan mencapai US$49,3 miliar di bulan April 2007 atau meningkat sebesar US$2, 1 miliar dari bulan Maret 2007. 8. Membaiknya kondisi perekonomian dan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap perkembangan ekonomi domestik tercermin pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEJ yang terus meningkat. Sejak April 2004, IHSG telah mencapai nilai di atas 2000 dengan kapitalisasi saham hingga April 2007 telah mencapai Rp.1394.7 triliun atau meningkat sebesar 11,7% dibandingkan akhir tahun 2006. Net buying oleh pihak asing di bulan April 2007 mencapai Rp.5,6 triliun lebih tinggi dibandingkan bulan Maret 2007 sebesar Rp.2,3 triliun. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan positif tersebut antara lain adalah sentimen positif pelaku pasar terhadap kondisi perekonomian domestik, laporan keuangan dunia usaha di kuartall yang cukup baik, rendahnya inflasi. 9. Selain kepercayaan terhadap perkembangan perekonomian domesitk, kepercayaan pasar terhadap berbagai kebijakan pemerintah juga terlihat. Hal tersebut tercermin dalam penurunan yield curve mengindikasikan membaiknya kinerja dan meningkatnya peminat obligasi negara. Net buying oleh pihak asing bulan April 2007 meningkat menjadi Rp.7,7 triliun dibanding dengan bulan Maret 2007 sebesar Rp.4,5 triliun. Di tahun 2007, kondisi perekonomian global masih cukup kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik, walaupun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diwaspadai. 10. Pertumbuhan ekonomi global masih cukup tinggi walaupun mengalami penurunan yang disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di tahun 2007. Peningkatan suku bunga di Jepang dapat mempengaruhi arus modal di kawasan namun hal tersebut diperkirakan hanya akan berdampak kecil terhadap perekonomian Indonesia. 11. Tantangan lainnya adalah ketidakstabilan harga komoditi primer dan pasar uang global, bila tidak diwaspadai, dapat berdampak negatif bagi perekonomian nasional. 12. Likuiditas moneter global pada saat ini masih cukup tinggi sehingga berdampak pada semakin kompetitifnya suku bunga dunia dan arus modal. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan terhadap stabilitas keuangan internasional. 13. Tantangan yang berasal dari dalam negeri antara lain bersumber pada perlunya diimplementasikan dengan segera program pembangunan infrastruktur dan deregulasi untuk menciptakan iklim investasi yang atraktif. Sasaran Pembangunan Ekonomi Nasional, Sasaran Ekonomi Makro dan Sektoral 14. Sasaran pembangunan ekonomi nasional tahun 2008 disusun dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah (RPJM). Untuk tahun 2008 tema pembangunan yang ditetapkan adalah percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Dalam hal ini pemerintah menetapkan sasaran dengan indikator-indikator terukur yaitu : laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6% - 7,0%, tingkat pengangguran menjadi 8% - 9% dan tingkat kemiskinan menjadi 15,0% - 16,8%. 15. Pencapaian sasaran terukur tersebut akan dilaksanakan melalui delapan prioritas pembangunan yaitu: (i) peningkatan investasi, ekspor, dan kesempatan kerja, (ii) revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, dan pembangunan perdesaan, (iii) percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan energi, (iv) peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, (v) peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, (vi) pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, (vii) penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri, (viii) penanganan bencana, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan pemberantasan penyakit menular. 16. Di samping hal tersebut di atas, pencapaian sasaran pembangunan akan diupayakan melalui pencapaian sasaran ekonomi makro dan sektoral. Pencapaian laju pertumbuhan ekonomi tahun 2008 sebesar 6,6% -7,0% akan diupayakan melalui pencapaian sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, yaitu laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga 5,7% -6,2%, konsumsi pemerintah 6,0%-6,5%, investasi sebesar 14,5% - 18,2%, dan ekspor dan impor masing-masing sebesar 12,0%-13,6% dan 17,3%- 19,1 %. Sementara sasaran pertumbuhan sektor industri antara lain ditunjang oleh pertumbuhan sektor pertanian sebesar 3,5%-3,7%, industri pengolahan 7,7%-8,1 %, konstruksi 10,0%-10,5%, dan industri tranportasi dan komunikasi sebesar 13,6% - 14,4%. 17. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan konsumsi diupayakan melalui langkah-Iangkah untuk menjamin peningkatan pendapatan riil dan daya beli masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah akan mengupayakan terjaganya laju inflasi dan stabilitas tingkat harga, penurunan suku bunga, pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersyarat serta subsidi yang tepat. 18. Sementara pencapaian sasaran laju pertumbuhan investasi diupayakan melalui peningkatan kinerja sumber-sumber investasi antara lain penurunan suku bunga dan perbaikan fungsi intermediasi perbankan, kebijakan yang mendorong peningkatan persetujuan dan realisasi PMDN dan PMA, peningkatan realisasi belanja modal APBN, persetujuan dan monitoring belanja modal APBD, dukungan pemerintah terhadap pelakasanaan proyek kemitraan pemerintah dan swasta (PPP), pengawasan terhadap belanja modal BUMN, dan peningkatan IPO dan investasi di Pasar Modal. 19. Kebijakan dan langkah-Iangkah untuk mendukung peningkatan ekspor antara lain melalui pembentukan dan pengembangan National Single Window (NSW) dan Asean Single Window (ASW) , pemetaan dan analisis terhadap komoditas unggulan dan potensial, serta implementasi FTA dan EPA. Dukungan Kebijakan Fiskal dan Moneter Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia akan mengambil langkah dan kebijakan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2008, antara lain: 20. Upaya untuk menjaga stabilitas eknonomi makro yang dilaksanakan melalui menjaga tingkat inflasi untuk memberi peluang pada penurunan suku bunga kredit, serta menjaga stabilitas rupiah yang optimal untuk mendukung pertumbuhan dan daya beli. 21. koordinasi arah kebijakan moneter dan fiskal melalui pemantapan koordinasi untuk menjaga sasaran bersama, harmonisasi kebijakan moneter dan fiskal untuk mengoptimalkan pertumbuhan, serta mengendalikan likuiditas perekonomian. 22. Koordinasi kebijakan fiskal dan desentralisasi melalui perbaikan pelaksanaan anggaran di daerah-daerah untuk mendukung percepatan pembangunan, percepatan persetujuan APBD, pelaporan dan penggunaan belanja APBD, serta peningkatan kepastian hukum dan keserasian peraturan pusat dan daerah. Dukungan Kebijakan Fiskal dan RAPBN 2008 23. Perkembangan arah kebijakan fiskal dan RAPBN tahun 2008 mengalami perubahan. Orientasi kebijakan fiskal sebelum tahun 2006 ditujukan untuk konsolidasi fiskal, sementara semenjak tahun 2006 lebih diarahkan untuk meberikan stimulus bagi perekonomian. Untuk tahun 2008, pemerintah masih akan menggunakan APBN sebagai sarana stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana tercermin dalam defisit anggaran yang mencapai 1,6%- -1,8%. 24. Berbagai kebijakan dan langkah perbaikan akan dilaksanakan untuk mendorong pencapaian sasaran peningkatan penerimaan negara tahun 2008 melalui peningkatan rasio penerimaan pajak terhadap PDB sebesar 13,5%-14%. Untuk itu pemerintah akan terus melakukan perbaikan administrasi dan pelayanan perpajakan, serta ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. 25. Di sisi belanja pemerintah pusat, peningkatan belanja akan disertai dengan peningkatan kualitas belanja pemerintah melalaui perencanaan yang tepat, pembahasan mata anggaran belanja dengan DPR yang lebih cepat dan efektif, eksekusi belanja yang disertai prinsip kehatihatian (prudent), penyusunan APBN-P hanya terbatas pada perubahan asumsi dan untuk hal emergency, serta sistem pelaporan yang rapih dan disiplin. 26. Untuk arah kebijakan belanja ke daerah, pemerintah akan melakukan konsolidasi defisit APBN dan APBD, serta pemantapan desentralisasi fiskal guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Terkait dengan hal ini, pemerintah juga akan mengupayakan pengurangan kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah, meningkatkan kapasitas daerah untuk menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD), pengalihan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang ditujukan untuk mendanai kegiatan yang sudah menjadi tanggung jawab daerah ke DAK, serta penghapusan hold harmless sehingga pada tahun 2008 tidak dialokasikan dana penyesuaian. 27. Di sisi pembiayaan, Pemerintah akan memfokuskan pada sumber pembiayaan dalam negeri serta sumber lainnya yang murah dan berisiko rendah. 28. Sementara itu, di tahun 2008, penyusunan RAPBN akan disertai dengan analisa risiko fiskal mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi pencapaian target pelaksanaan RAPBN. Beberapa risiko fiskal yang dapat timbul meliputi risiko perubahan asumsi (sensitivitas), risiko peningkatan belanja yang terkait dengan bencana alam dan faktor lainnya, risiko yang muncul dari komitmen dan dukungan pemerintah terhadap proyek infrastruktur, dan risiko utang yang dipengaruhi pergerakan suku bunga, nilai tukar, dan faktor lainnya. 29. Dalam rangka penyusunan RAPBN 2008 dan dengan memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi yang ada, pemerintah menetapkan asumsi-asumsi dasar penyusunan RAPBN sebagai berikut: o Pertumbuhan PDB mencapai 6,6% -7,0% o Laju Inflasi (y-oy) mencapai 6,0%-6,5% o Nilai Tukar Rupiah terhadap US$ berkisar antara 9.100 - 9.400 o Tingkat SBI 3 bulan berkisar antara 7,5% - 8,0% o Harga minyak internasional mencapai US$57 -US$60 per barrel o Lifting minyak Indonesia (MBCD) berkisar antara 1,034 - 1, 040 juta barrel per hari. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Samsuar Said, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Departemen Keuangan, Telp: (021) 384-6663, Fax: (021) 384-5724
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2007
