Kupang (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak akan surut memperjuangkan dan merealisasikan rencana investasi tambang tembaga dan emas di wilayah itu oleh investor Merukh Enterprises meskipun mendapat reaksi penolakan masyarakat sekitarnya. "Kami tahu bahwa ada pro kontra, tetapi tidak menyurutkan tekad kami untuk melanjutkan proses rencana investasi tambang di wilayah Lembata," kata Wakil Bupati Lembata, Drs. Ande Liliweri, Kamis. Liliweri menghubungi ANTARA News melalui handphone dari Lembata untuk menjelaskan sikap pemerintah Kabupaten Lembata terhadap reaksi penolakan rencana investasi itu. Reaksi penolakan terhadap rencana investasi tambang di Lembata terus berlangsung. Awal pekan ini, sejumlah pastor di Dekenat Lembata, Keuskupan Larantuka, dengan tegas menolak rencana tersebut di seluruh wilayah Lembata. Surat terbuka yang ditandatangani 22 orang pastor itu berisi tujuh poin pertimbangan yang mendorong para pastor menandatangani surat penolakan rencana investasi tersebut. Tujuh poin itu antara lain, gambaran investasi yang disampaikan LSM Lembata Centre mengenai untung rugi rencana tambang pada 10 Januari 2007, upacara adat dan demonstrasi penolakan masyarakat Leragere.Hal penting lain yang menjadi pertimbangan adalah kenyataan bahwa eksploitasi tambang yang pernah dilakukan di Atanila, Kecamatan Buyasuri, dengan mengambil keputusan yang bersifat "top down" oleh Pemerintah Kabupaten Lembata telah merugikan masyarakat karena kehilangan lahan, nafkah, rumah dan kepastian hidup. Ande Liliweri mengatakan ia dapat memahami sikap para pastor di Lembata yang memberikan reaksi penolakan terhadap rencana investasi tambang di Lembata, tetapi pemerintah telah berbulat tekad untuk terus memperjuangkan rencana investasi ini. "Sebuah investasi besar tentu memiliki dampak sosial, tetapi juga memiliki dampak positif bagi perkembangan ekonomi di daerah. Pemerintah akan berupaya maksimal untuk menekan dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari kehadiran investor tambang ini," katanya. Dia juga meminta semua pihak untuk tidak menjadikan masalah investasi tambang ini sebagai komoditi, tetapi harus dilihat pula dari sisi positif yang bisa dipetik oleh pemerintah dan masyarakat daerah itu.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
