Hakim tolak permintaan kuasa hukum Buni Yani

Bandung (ANTARA News) - Majelis Hakim menolak permintaan Tim Kuasa Hukum Buni Yani untuk menjawab tanggapan eksepsi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan kasus dugaan pelanggaran Undang-undang ITE.

Sebelumnya, salah seorang dari tim Kuasa Hukum Buni Yani, Adlwin Rahadian, menyebut jaksa belum siap dalam membuat surat tanggapan. Menurutnya, JPU tidak bisa menjawab secara rinci poin yang dibacakan atas eksepsi yang diajukan.

"Menurut kami poin per poin yang disampaikan tidak lengkap dan tidak terurai dengan baik alasan ataupun counter bahwa eksepsi harus ditolak," ujar Aldwin Rahadian, di Gedung Perpustakaan dan Arsip, Kota Bandung, Selasa.

Selain itu, kata Aldwin, Majelis Hakim melihat ada kesalahan dalam penulisan surat tanggapan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Untuk itu, ia meminta agar hakim memberikan kesempatan untuk menjawab tanggapan eksepsi jaksa.

"Kita bisa melihat bahwa hakim malah memberitahu ada beberapa hal yang sifatnya teknis penulisan tidak cukup sistematis dari JPU. Untuk itu kami memohon kembali Majelis Hakim diberikan hak menanggapi jawaban JPU," ujar Aldwin.

Namun, Majelis Hakim yang dipimpin M. Sapto menolak permintaan tim kuasa hukum Buni Yani. Sebab, jika terus saling menanggapi maka persidangan tidak akan berujung.

"Ketentuan dalam KUHAP memang demikian peraturannya. Semua argumen sudah tertuang dan kami akan pertimbangkan" ujarnya.

Dari penolakan itu, sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda putusan sela pada pada 11 Juli 2017.

Sebelumnya, JPU membacakan tanggapan atas sembilan poin eksepsi yang diajukan kuasa hukum Buni Yani.

Dalam pembacaan tanggapan eksepsi, salahsatu poin yang disoroti yakni menjawab keberatan tim kuasa hukum terhadap penambahan pasal 32 ayat 1 UU ITE yang dibebankan pada Buni Yani.

"Kami di situ punya kewenangan bahwa kami bisa menambah pasal tapi tidak bisa mengurangi," ujar salahsatu Muhammad Andi Taufik di Gedung Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Kota Bandung, Selasa.

Andi mengatakan, penambahan pasal tersebut memang tidak melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan. Pasalnya, hal tersebut sudah sesuai dengan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Kalaupun tidak dicantumkan kami bisa menambah. Tidak ada masalah, dasar hukumnya ada KUHAP 138, 139. Setelah terdakwa mempelajari berkas perkara ternyata bisa ditambahkan pasalnya," kata dia.

Selain itu, JPU juga menanggapi poin eksepsi lainnya mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Bandung atas pemindahan ruang sidang oleh Mahkamah Agung yang dikeluhkan penasehat hukum.

Menurut jaksa, pemindahan loksi persidangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 35 tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman.

"Menyangkut kompetensi relatif bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang (memindahkan persidangan) itu tidak benar," kata dia.

Sementara eksepsi tentang penyusunan surat dakwaan yang tidak berdasarkan ketentuan UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menurut jaksa penyusunan surat dakwaan sudah seusai dengan ketentuan dan disusun secara cermat dan teliti.

"Sehingga kami penuntut umum menyatakan bahwa permohonan yang diajukan dan dibacakan oleh terdakwa tidak beralasan. Kami juga memohon yang mulia menolak eksepsi itu," kata dia.