Menkopolhukam yakin "deadlock" RUU Pemilu akan teratasi

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meyakini "deadlock" alias jalan buntu pembahasan RUU Pemilu akan teratasi mengingat masih ada tenggang waktu untuk melakukan pendekatan dengan pihak terkait.

"Saya sudah melakukan pendekatan dari semua partai politik. Terutama parpol pendukung pemerintah sudah saya ajak bicara semua. Masih ada waktu. Besok akan ketemu mereka lagi," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, keinginan partai politik untuk bertemu Presiden juga sebaiknya didahului dengan pertemuan dengan para menterinya terlebih dahulu.

Setelah itu baru kemudian dikomunikasikan dengan Presiden.

"Sebab enggak ada yang sebenarnya dipermasalahkan. Ada lima hal krusial itu bisa dibincangkan kok. Masalah presidential threshold, parliamentary threshold, dapil, terbuka tertutup, pembagian kursi/suara di dapil. Itu kan semua sudah bisa dibincangkan," katanya.

Wiranto mengaku sudah membicarakan dengan DPR terutama para sekjen dan ketua fraksi.

Pemerintah, kata dia, juga tidak berupaya bertahan dengan keinginan terkait Presidential Threshold.

"Ingin ya biasa saja. Namanya pengen ya biar saja. Sekarang diusahakan. Ini bukan mengalah dan enggak ngalah. Ini cari sesuatu yang bermanfaat bagi negeri ini. Bukan kepentingan parsial," katanya.

Menurut dia, pemerintah ingin mengajak untuk kepentingan politik pemerintah atau politik nasional ke depan.

"Jadi jangan kemudian kita pertentangkan keinginan sektoral enggak akan ketemu," katanya.