Kepala Polda Jawa Barat ingin "bersih-bersih" penerimaan polisi

... orangtua dimintai sejumlah uang dengan besaran Rp100 juta hingga Rp.300 juta perorang untuk memuluskan proses seleksi...

Bandung (ANTARA News) - Kepala Polda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan, mengaku, sejak awal proses perekrutan calon anggota polisi tingkat tamtama, bintara, Akademi Kepolisian, hingga Sekolah Staf dan Pimpinan, di lingkungan Polda Jawa Barat, bermasalah.

"Memang di awal sudah ditemukan ada penyimpangan. Kami juga sudah menangkap beberapa orang yang terlibat ada anggota Polri dan calo. Makanya saya ingin bersih-bersih," ujar dia, di Markas Polda Jawa Barat, Senin.

Dia mengatakan, permasalahan itu ketahui setelah penangkapan empat oknum panitia daerah, yakni dua anggota Polda Jawa Barat, satu PNS Polda Jawa Barat, dan satu calo oleh Tim Saber Pungli. Mereka yang ditangkap ini ditenggarai meminta pungutan uang kepada orangtua peserta.

Menurut dia, karena praktik pungli ini, terdapat sekitar 219 peserta lolos padahal mereka sebetulnya tidak memenuhi persyaratan di berbagai aspek.

"Di antara yang diluluskan itu ada yang anus corong, ambeien, dan yang lainnya. Apakah kira-kira mau yang seperti itu? Ada yang tidak memenuhi syarat," katanya.

Untuk itu, Polda Jabar kemudian mengganti panitia rekrutmen awal dengan yang baru. Hal ini membuat hasil pengumuman seleksi selalu mundur dari jadwal.

"Sehingga kami beberapa kali mundur. Itu kenapa masalah nilai berubah-ubah. Malah mereka yang istilahnya punya masalah, kemudian dialihkan isunya ke (kebijakan) putra daerah," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, mengatakan, modus operandi para tersangka, dengan menjanjikan kepada orang tua peserta bahwa anaknya dipastikan lolos dalam seleksi.

Para orangtua dimintai sejumlah uang dengan besaran Rp100 juta hingga Rp.300 juta perorang untuk memuluskan proses seleksi. Dalam pengungkapan ini, Tim Saber juga menyita uang sebesar Rp 1,8 miliar dari para tersangka.

"Namun, setelah uang diserahkan, anak mereka tak lolos seleksi. Orangtua pun mengadukan masalah itu ke penyidik Polda Jawa Barat," katanya.