Tokyo (ANTARA News) - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia tetap akan menjadi tujuan investasi bagi Jepang, mengingat kebutuhan energi yang besar dari Jepang dan juga kondisi dalam negeri yang bisa dipertahankan stabil sekarang ini. "Saya yakin satu hingga dua tahun mendatang Indonesia tetap menjadi negara tujuan investasi. Dengan syarat kita juga menggenjot penataan sektor infratruktur yang memang kita butuhkan," kata Wapres usai bertemu dengan sejumlah pemimpin perusahaan Jepang di Tokyo, Rabu. Perusahaan Jepang yang bertemu dengan Wapres pada hari pertama di Tokyo antara lain Mitsubishi dan Sojitz. Secara umum membicarakan komitmen investasi dan juga persoalan pasokan gas. Menjawab pertanyaan wartawan soal masih adanya kekhawatiran perusahaan Jepang bahwa Indonesia belum memiliki sense of speed dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi, Wapres mengakui hal itu. Namun demikian, Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan bahwa pemerintah sedang bekerja keras dan serius dalam menegakkan aturan dan hukum di tanah air. "Memang pengusaha-pengusaha Jepang selalu mempersoalkan tiga hal atau disebut juga tiga L, yaitu labour (buruh), local law (perangkat hukum setempat) dan penegakan hukum (law enforcement)," katanya. Soal perburuhan, ujarnya, pemerintah sudah memastikan bahwa persoalan buruh sudah diatur dengan asuransi. UU tentang hal itu sudah tinggal ditandatangani. Buruh yang kena PHK akan mendapat pesangon dari pihak asuransi karena buruh yang bekerja sudah otomatis mendapat asuransi. "Jika dikaitkan dengan perusahaan Jepang, jarang perusahan Jepang mendapat aksi unjuk rasa dari buruhnya, tidak seperti perusahaan Korea Selatan. Hal itu bisa dilihat juga karena jenis perusahaannya memang berbeda," katanya. Kemudian soal masalah otonomi daerah, Wapres mengatakan bahwa persoalaan perijinan kini dapat diselesaikan dalam tempo 20 hari dan kini sudah diimplementasikan. Sedangkan soal penegakan hukum, ia mengatakan bahwa pemerintah sedang aktif dalam memberantas tindak korupsi, sehingga banyak yang kena sanksi hokum dalam hal ini. Citra Radikal Kendati demikian, Wapres Jusuf Kalla mengakui bahwa hal yang paling menghambat upaya pemulihan ekonomi di Indonesia adalah masalah image (citra) yang masih belum baik. Indonesia di mata luar negeri masih digambarkan sebagai suatu negara yang radikal. Sementara itu, menyinggung soal sikap wait and see (Menunggu dan mengamati) perusahaan Jepang, Wakil Ketua Umum Kadin Rahmat Gobel mengatakan, sikap perusahaan Jepang itu dapat dipahami, namun itu hanyalah soal waktu saja karena bagaimana pun Jepang akan berinvestasi di Indonesia. "Memang ada kekhawatiran seperti itu tetapi pengusaha Jepang memiliki komitmen terhadap Indonesia," ujarnya.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007