CIPS: penguatan Bulog bukan solusi harga pangan

Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan kebijakan penguatan Badan Urusan Logistik (Bulog) bukanlah solusi yang tepat dalam rangka menurunkan harga pangan.

"Penguatan Bulog bukan jalan yang terbaik untuk menurunkan harga pangan. Bagaimana mungkin Bulog dapat menurunkan harga berbagai komoditas pangan jika dalam menangani beras saja mereka belum berkinerja maksimal," kata peneliti CIPS di bidang Perdagangan dan Kesejahteraan Rakyat, Hizkia Respatiadi di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, jika penguatan itu dilakukan dengan rencana memberikan hak kepada Bulog untuk memonopoli impor bahan pangan strategis seperti daging sapi, minyak goreng, dan kedelai, maka hal ini justru berpotensi menciptakan peluang terjadinya potensi tindak pidana korupsi.

Bila hal tersebut terjadi, lanjutnya, maka ke depannya juga akan dapat mengagalkan upaya mencapai ketahanan pangan di Republik Indonesia.

"Jika kemudian upaya stabilisasi ini diwujudkan dengan pemberian hak untuk memonopoli impor bahan-bahan pangan tersebut, maka hal ini akan menutup peluang bagi perusahaan-perusahaan lain yang sesungguhnya memiliki kapasitas untuk turut serta melakukan impor," ucapnya.

Alih-alih mendukung ketahanan pangan, ujar dia, kondisi tersebut diniali justru berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang seperti yang terjadi pada kasus PT Garam.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan peran Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai representasi negara agar dapat memastikan rakyat mendapatkan bahan pangan.

"Diperlukan kehadiran negara untuk memastikan agar rakyat menjadi konsumen dan tidak menghadapi kesulitan dalam mendapatkan bahan pangan, karena barangnya tersedia di pasar," kata Presiden saat membuka rapat terbatas dengan topik memperkuat peran Bulog dalam ketahanan pangan nasional di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (13/6).

Presiden menegaskan bahwa ia sudah beberapa kali mengingatkan bahwa ketahanan dan kedaulatan pangan menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Hamdhani menginginkan pemerintah memaksimalkan Badan Urusan Logistik (Bulog) hingga ke tingkat pasar induk di berbagai daerah sebagai upaya mengendalikan harga pangan di Tanah Air.

Sedangkan Anggota Komisi IV DPR Rahmad Handoyo menginginkan pemerintah dapat benar-benar mengedepankan Bulog guna menstabilkan harga pangan serta sekaligus mengantisipasi para spekulan pangan.

(T.M040/K007)