Pemerintah diminta ciptakan persaingan sehat impor beras

Jakarta (ANTARA News) - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) meminta pemerintah menciptakan regulasi, yang mendorong timbulnya iklim persaingan sehat dalam melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia.

"Pemerintah sebaiknya membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan lain yang memenuhi syarat agar dapat ikut serta dalam melakukan impor beras dan berbagai bahan pangan lainnya," kata peneliti CIPS bidang perdagangan dan kesejahteraan rakyat Hizkia Respatiadi di Jakarta, Selasa.

Menurut Hizkia, selain menciptakan persaingan yang sehat, langkah tersebut juga bermanfaat dalam membuat harga bagi konsumen senantiasa kompetitif.

Selain itu, CIPS juga menginginkan pemerintah dapat fokus dalam perdagangan internasional guna memenuhi kebutuhan beras domestik untuk mengimbangi persoalan ketersediaan lahan di Tanah Air.

"Indonesia membutuhkan kebijakan yang menjamin ketahanan pangan bagi masyarakat, dengan cara memfokuskan diri pada perdagangan internasional dan mengizinkan sektor swasta untuk ikut serta dalam perdagangan pangan," kata peneliti perdagangan pangan CIPS Hana Nabila.

Menurut dia, kebijakan yang berlaku saat ini tidak dapat dipertahankan karena ketersediaan lahan untuk menanam padi di Indonesia terus menurun.

Hal tersebut, lanjutnya, terindikasi antara lain dengan berkurangnya 24.200 hektare luas lahan tanam dari periode tahun 2014 sampai 2015.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa jumlah tenaga kerja di sektor pertanian juga menurun 3,9 juta jiwa dari periode tahun 2002-2014.

"Indonesia tidak menghasilkan beras yang cukup untuk memenuhi permintaan domestik. Lahan yang cocok untuk menanam padi pun tidak memadai dan generasi muda tidak mau lagi menjadi petani karena upah yang didapat tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan," ucapnya.

Sebelumnya, Persatuan Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) menilai pengunaan pupuk berlebihan menjadi salah satu faktor penyebab harga beras di Indonesia terlalu mahal jika dibandingkan dengan beras yang dijual di beberapa negara Asia Tenggara.

"Vietnam dan Thailand lebih murah karena kepemilikannya lebih luas, penggunaan pupuk rendah karena mereka mengandalkan banjir sungai Mekong. Mungkin penggunaannya hanya sepersepuluh dari kita," ujar Ketua Umum Perpadi, Soetarto Alimoeso pada diskusi tentang Kesejahteraan Petani di Jakarta, Rabu (21/6).

Soetarto mengatakan penggunaan pupuk padi di Indonesia, contohnya di Karawang bisa mencapai 500 kilogram per hektare, padahal takaran penggunaan pupuk memegang porsi besar harga jual beras.

Di sisi lain, negara tetangga, seperti Vietnam dan Thailand hanya menggunakan pupuk satu per sepuluh dari rata-rata penggunaan pupuk oleh petani di Republik Indonesia.

(T.M040/K007)