Jakarta (ANTARA News) - Organisasi PBB untuk Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) memuji peran Indonesia dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (Illegal, Unreported, Unregulated/IUU Fishing), seperti disampaikan dalam keterangan pers dari KBRI Roma yang diterima di Jakarta, Senin.

Direktur Jenderal FAO, Jose Graziano Da Silva, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara mitra kerja FAO yang penting, utamanya dalam upaya pengimplementasian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 FAO.

Hal itu disampaikan Da Silva di sela-sela prosesi penyerahan Surat Penunjukan (Letter of Appointment) Duta Besar Esti Andayani sebagai Wakil Tetap Pemerintah Indonesia untuk FAO di Markas Besar FAO, Roma, Italia.

Duta Besar Esti Andayani menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara Indonesia dan FAO yang selama ini terjalin dengan sangat baik.

"Saya mengharapkan di masa mendatang hubungan antara Indonesia dan FAO dapat semakin ditingkatkan, khususnya terkait bidang ketahanan pangan dan nutrisi," ujar Dubes Esti.

Indonesia yang menjadi negara pihak pada Kesepakatan tentang Langkah-langkah Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Mendeteksi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal secara nyata telah berkontribusi aktif dalam pemberantasan praktik IUU Fishing.


Dalam berbagai kesempatan di tataran internasional, Pemerintah Indonesia juga secara konsisten menyerukan pentingnya pemberantasan berbagai aspek kejahatan yang terkait erat, seperti penyelundupan dan perbudakan.

Sejak Indonesia menjadi anggota FAO, telah ada lebih dari 650 proyek yang diimplementasikan di seluruh Indonesia. Sementara saat ini, nilai kesepakatan kerja sama dengan FAO mencapai 350 juta dolar AS untuk jangka waktu lima tahun hingga 2020. Angka itu merupakan yang tertinggi dibandingkan proyek kerja FAO dengan negara lainnya.

Pewarta: Yuni Arisandy
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017