Cak Nun: Polri bukan alat pemerintah

Surabaya (ANTARA News) - Budayawan Emha Ainun Najib atau akrab disapa Cak Nun mengingatkan bahwa institusi Kepolisian RI bukanlah alat pemerintah, melainkan lembaga atau alat negara.

Saat memberi tausiah dalam acara buka puasa bersama di Markas Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya, Minggu, Cak Nun menekankan perlunya pemahaman secara komprehensif antara perbedaan negara dan pemerintah.

Dia mencontohkan ada beberapa institusi, seperti Polri, TNI, KPK, dan beberapa lainnya yang disebut sebagai lembaga negara sebagaimana tercantum dalam undang-undang.

"Maka polisi adalah alat negara, bukan suruhannya pemerintah dan bukan bawahannya presiden," katanya, menegaskan.

Karenanya, Cak Nun menerangkan, sebagai alat negara, polisi bertugas sebagai penjaga rakyat. "Saya sudah pernah sampaikan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahwa polisi sebagai alat negara harus bertugas untuk rakyat," ujarnya.

Dia lebih lanjut menjabarkan rakyat selama ini dilambangkan sebagai alang-alang dan rumput. "Jadi benar saja dua tumbuhan itu selalu terinjak-injak, tetapi tidak pernah mati dan tumbuh terus dan yang menjadi kekuatan polisi adalah rakyat," ucapnya

Kepala Polrestabes Surabaya Komisaris Besar Polisi Muhammad Iqbal mengundang "Kiai Mbeling" ini dalam rangka memperingati Nuzulul Quran, yaitu momentum turunnya kitab suci Al Quran bagi umat Muslim yang diperingati setiap tanggal 17 Ramadhan.

Dalam rangkaian kegiatan itu, usai memberikan tausiah menjelang buka puasa bersama, Cak Nun melanjutkan acara dengan tampil bersama kelompok musik Kiai Kanjeng menghibur dan menyampaikan pesan-pesan damai khas "maiyahan"

"Kepolisian membutuhkan dukungan dari ulama, tokoh masyarakat, dan warga dalam menjalankan tugas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar Iqbal.

Sepakat dengan Cak Nun, bahwa kekuatan polisi bersumber dari rakyat, mantan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya ini lebih lanjut menyebut Markas Polrestabes Surabaya yang saat ini dipimpinnya adalah kantor milik masyarakat.

"UIama dan tokoh masyarakat adalah bagian dari rakyat. Maka kekuatan polisi adalah dari masyarakat dan ulama," ucapnya.