Havana (ANTARA News) - Pemerintah Kuba pada Jumat mengecam kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memperketat blokade terhadap pulau itu, menyebutnya sebagai kemunduran dalam hubungan AS-Kuba, namun mengatakan tetap bersedia melanjutkan "dialog penuh hormat".
Dalam sebuah pernyataan dibacakan di berita malam, pemerintah komunis itu mengatakan bahwa Trump beralih ke "metode pemaksaan masa lalu" yang melukai rakyat Kuba dan menghambat pembangunan ekonomi namun itu tidak akan melemahkan revolusi.
Trump mengumumkan pembatalan pengenduran yang diinisiasi oleh mantan Presiden Barack Obama pada Jumat, mengatakan bahwa dia membatalkan "kesepakatan yang buruk dan menyesatkan" dengan Havana.
"Pemerintah Kuba mengecam kebijakan baru pengetatan blokade yang ditakdirkan gagal ... dan tindakan itu tidak akan mencapai tujuan mereka untuk melemahkan revolusi," kata pemerintah Kuba.
Trump memerintahkan pembatasan lebih ketat pada warga Amerika Serikat yang bepergian ke Kuba dan melarang kegiatan bisnis AS dengan militer Kuba.
Dia mengatakan bahwa tindakan itu sebagian besar berdasarkan pada hak asasi manusia, meminta Kuba untuk membebaskan tahanan politik dan menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil.
Kuba menuduh Trump memanipulasi topik tersebut untuk "tujuan politik", menambahkan bahwa AS tidak berada dalam posisi untuk memberi pelajaran tentang hak asasi manusia mengingat urusan dalam negerinya sendiri bermasalah.
"Kami punya kekhawatiran serius tentang rasa hormat dan jaminan hak asasi manusia di negara tersebut," kata Havana, mengutip laporan perlakuan kejam polisi, kejahatan senjata, diskriminasi rasial, kurangnya perhatian kesehatan publik, ketidaksetaraan upah berbasis gender dan penyiksaan di pangkalan Angkatan Laut Guantanamo.
Sebagai catatan positif, pemerintah Kuba mengatakan kedua negara telah terbukti selama dua tahun belakangan, bisa bekerja sama dan hidup berdampingan dan menghormati perbedaan masing-masing.
"Namun seharusnya tidak diharapkan untuk tujuan itu, Kuba akan melakukan kompromi-kompromi untuk kedaulatannya," kata pemerintah Kuba.
"Rakyat Kuba akan terus menentukan sendiri perubahan yang diperlukan untuk Kuba," demikian pernyataan pemerintah Kuba yang dikutip kantor berita Reuters. (Uu.Aulia/KR-AMQ)
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017