BI: utang luar negeri Indonesia tumbuh melambat

Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia mengungkapkan jumlah utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2017 sebesar 328,2 miliar dolar AS atau rtumbuh tahun ke tahun sebesar 2,4 persen (year on year/yoy), lebih lambat dibandingkan Maret 2017 yang pertumbuhannya 2,9 persen (yoy).

Perlambatan penarikan utang tersebut karena masih lambatnya pertumbuhan ULN pemerintah atau publik, dan berlanjutnya penurunan ULN swasta, menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara melalui pesan tertulis di Jakarta, Jumat.

"ULN publik per April 2017 sebesar 167,9 miliar dolar AS atau 51,2 persen dari total ULN," kata Tirta.

Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan tahunan sebesar 9,2 persen (yoy) atau lebih rendah dibandingkan Maret 2017 yang sebesar 10 persen.

Sementara ULN swasta tercatat 160,3 miliar dolar AS atau turun 3,9 persen (yoy). Bahkan penurunannya lebih tajam dibandingkan dengan penurunan pada Maret 2017 yang sebesar 3,6 persen (yoy). Porsi utang swasra mencapai 48,8 persen dari total ULN.

Menurut sektor ekonomi, ULN swasta banyak terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,4 persen.

Adapun jika dilihat dari jangka waktu pengambilan utang, ULN jangka panjang dan jangka pendek sama-sama tumbuh melambat dibanding bulan sebelumnya. ULN jangka panjang tercatat 283,6 miliar dolar AS, hanya tumbuh satu persen (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih lambat dibandingkan Maret 2017 yang sebesar 1,1 persen.

Sementara ULN jangka pendek 44,6 miliar dolar AS atau hanya tumbuh 12 persen (yoy), atau lebih lembat dibandingkan Maret 2016 yang sebesar 16 persen.

Meskipun demikian, BI memandang perkembangan ULN pada April 2017 tetap sehat, namun terus mewaspadai risikonya terhadap perekonomian nasional.

"Bank Sentral terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta untuk memberikan keyakinan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas makroekonomi," kata Tirta.