FAO puji peran indonesia berantas IUU Fishing

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Jenderal Organisasi PBB untuk Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization of the United Nations/FAO), Jose Graziano Da Silva, menyatakan Indonesia adalah mitra kerja FAO yang penting.

FAO menganggap Indonesia adalah penting dalam upaya pelaksanaan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 FAO.

Hal ini disampaikan Da Silva di sela-sela prosesi penyerahan surat penunjukan Duta Besar Esti Andayani sebagai Wakil Tetap Pemerintah Indonesia untuk FAO di Markas Besar FAO, Roma,Italia demikian Counsellor Pensosbud KBRI Roma, Charles F. Hutapea dalam keterangannya kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Menurut Jose Graziano Da Silva, Indonesia yang menjadi negara pihak pada Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (PSMA) secara nyata telah berperan aktif dalam pemberantasan praktik illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.

FAO menilai Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai tokoh yang berpengaruh dan disegani bahkan di tingkat global. Dalam berbagai kesempatan di tataran internasional, Pemerintah Indonesia juga secara konsisten menyerukan pentingnya pemberantasan berbagai kejahatan yang terkait erat seperti penyelundupan dan perbudakan.

Pada kesempatan tersebut, Dubes Esti Andayani didampingi Pejabat Fungsi Multilateral KBRI Roma,Italia menyampaikan pujian atas kerja sama dengan FAO yang selama ini terjalin dengan baik.

"Saya mengharapkan di masa mendatang hubungan antara Indonesia dan FAO dapat semakin ditingkatkan, khususnya terkait bidang ketahanan pangan dan nutrisi," demikian Dubes Esti Andayani.

Sejak Indonesia menjadi anggota FAO, lebih dari 650 proyek dilaksanakan di Indonesia. Sementara saat ini, nilai kesepakatan kerja sama mencapai 350 juta dolar AS untuk jangka waktu lima tahun hingga 2020. Angka ini merupakan yang tertinggi dibandingkan proyek kerja FAO dengan negara lainnya.

Kerja sama RI-FAO juga tercermin dari Country Programming Framework (CPF) 2016-2020 yang menitikberatkan pada empat prioritas Pemerintah Indonesia saat ini, yaitu peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, bencana, dan ancaman yang bersifat pandemi, intensifikasi hasil pertanian yang berkelanjutan.

Kemudian,peningkatan kemampuan dalam pengelolaan sumber-sumber daya kehutanan dan perikanan; penurunan tingkat angka kemiskinan di daerah-daerah tertinggal serta peningkatan kualitas kebijakan dan kemitraan untuk ketahanan pangan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan.

(T.H-ZG/A011)