Bank Dunia nilai asumsi makro 2018 wajar

Persaingan politik yang cenderung meningkat mengakibatkan semakin sulitnya reformasi ekonomi yang vital, namun mungkin tidak popular, untuk dilaksanakan

Jakarta (ANTARA News) - Bank Dunia menilai target pertumbuhan ekonomi dalam asumsi dasar ekonomi makro untuk Nota Keuangan dan RAPBN 2018 yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR berada dalam rentang yang wajar.

"Kami pikir rentangnya bisa dicapai. Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,3 persen tahun depan," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chaves dalam peluncuran laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia di Jakarta, Kamis.

Asumsi ekonomi makro 2018 yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR antara lain menyangkut pertumbuhan ekonomi 5,2 persen-5,6 persen, laju inflasi 2,5 persen-4,5 persen, tingkat bunga SPN 3 bulan 4,8 persen-5,6 persen dan nilai tukar rupiah Rp13.300 per dolar AS-Rp13.500 per dolar AS.

Rodrigo memandang faktor-faktor yang mendorong tercapainya target pertumbuhan di tahun depan tersebut antara lain pengeluaran pemerintah dan ekspor yang membaik, serta kemungkinan rebound pada harga komoditas.

Bank Dunia sendiri memproyeksikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia meningkat dari 5,2 persen pada 2017 menjadi 5,3 persen pada 2018 dalam laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia edisi Juni.

Proyeksi pertumbuhan tersebut sejalan dengan pertumbuhan PDB global, yang diperkirakan meningkat dari 2,7 persen pada 2017 menjadi 2,9 persen dalam kurun 2018-2019.

Bank Dunia memperkirakan investasi di Indonesia akan menguat karena pemulihan harga komoditas terus berlanjut, kepercayaan investor meningkat dengan dukungan penaikan peringkat S&P, dan menurunnya tingkat suku bunga kredit komersial.

Ekspor juga diperkirakan meningkat tahun ini dan tetap kuat pada 2018, terangkat permintaan eksternal yang kuat seiring dengan pertumbuhan perekonomian global yang lebih cepat dan pulihnya perdagangan global.

Bank Dunia dalam laporannya terutama menyoroti pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada 2018 yang kemudian disusul pemilihan legislatif dan presiden di 2019.

Seiring dengan mendekatnya musim pemilihan umum tersebut, Bank Dunia menilai ruang untuk menjalankan reformasi struktural di Indonesia menjadi terbatas.

"Persaingan politik yang cenderung meningkat mengakibatkan semakin sulitnya reformasi ekonomi yang vital, namun mungkin tidak popular, untuk dilaksanakan," tulis laporan Bank Dunia.

Laporan tersebut juga memaparkan bahwa penelitian bidang ekonomi menunjukkan bahwa ketidakpastian politik juga dapat menghambat investasi, khususnya investasi asing.